Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Soal Kepercayaan Penegakan Hukum: Kejaksaan Tertinggi, Polri Terbawah

Kompas.com - 31/08/2022, 20:27 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan, Kejaksaan memuncaki daftar lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling tinggi dalam hal penegakan hukum.

Sebanyak 7 persen responden sangat percaya terhadap penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan.

Baca juga: Survei LSI Terkait Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegak Hukum: Polri Tertinggi, KPK Terbawah

Lalu, 71 persen responden menyatakan cukup percaya, 17 persen responden kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab.

“Tingkat kepercayaan untuk sementara yang paling tinggi Kejaksaan, diikuti Pengadilan, lalu KPK, untuk sementara Polri paling bawah,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis ‘Survei Nasional Penilaian Publik Atas Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum’, Rabu (31/8/2022).

Adimas Afif Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan bahwa pihaknya akan memeriksa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi.


Sedangkan Pengadilan berada di urutan kedua tingkat kepercayaan lembaga negara yang terkait penegakan hukum, yakni dengan memperoleh persentase sebanyak 9 persen responden sangat percaya.

Kemudian 68 persen responden menyatakan cukup percaya terhadap pengadilan, 18 persen kurang percaya dengan pengadilan, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada pada posisi ketiga dalam hasil survei itu. Sebanyak 8 persen responden menyatakan sangat percaya terhadap lembaga antirasuah dalam hal penegakan hukum.

Berikutnya 67 persen responden cukup percaya, 20 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Aset Surya Darmadi di Sumut dan Kalbar Disita Kejaksaan Agung

Sementara di posisi terbawah ditempati Polri. Sebanyak 9 persen responden menyatakan sangat percaya terhadap Polri terkait penegakan hukum.

Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan.KOMPAS.com/Devina Halim Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan.

Kemudian 61 persen menyatakan cukup percaya, 26 persen responden kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara, dalam hal pemberantasan korupsi, Kejaksaan juga menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan paling tinggi.

Sebanyak 8 persen responden sangat percaya, 68 persen cukup percaya, 18 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei LSI: 67,5 Persen Responden Percaya Polri Tuntaskan Kasus Pembunuhan Brigadir J Jujur dan Adil

Urutan kedua dalam hal pemberantasan korupsi diduduki KPK. Sebanyak 8 persen sangat percaya, 67 persen cukup percaya, 21 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedangkan posisi ketiga ditempati Pengadilan. Sebanyak 8 persen responden sangat percaya, 67 persen cukup percaya, 20 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei LSI: 50,3 Responden Nyatakan Ferdy Sambo Pantas Dihukum Mati

Polri berada pada posisi terakhir terkait tingkat kepercayaan dalam pemberantasa korupsi menurut survei LSI.

Sebanyak 7 persen responden sangat percaya terhadap Polri terkait pemberantasan korupsi, 57 persen cukup percaya, 31 persen kurang percaya, 2 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com