Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kembali Panggil Anggota DPR Lasmi Indaryani Terkait Kasus TPPU Eks Bupati Banjarnegara

Kompas.com - 30/08/2022, 17:41 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarrwono.

Lasmi juga diketahui menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Demokrat. Dia juga merupakan anak dari Budhi Sarwono

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kasus dugaan TPPU itu terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018.

“Pemeriksaan dilakukan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ali dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: KPK Periksa Politisi Demokrat Sekaligus Anak Eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

Lasmi tampak sudah tiba di lobi Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 10.07 WIB. Ia mengenakan baju berwarna biru.

Hingga saat ini Ali belum menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang didalami penyidik kepada Lasmi.

Sebelumnya KPK juga telah memanggil Lasmi pada 22 Juli lalu untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara yang sama.

Saat itu, penyidik memanggil 6 saksi termasuk Lasmi dan Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin.

Namun, saat itu Lasmi absen sedang melaksanakan kegiatan lain.

Sebagai informasi, Budhi Sarwono tersandung tiga kasus dugaan korupsi. Pertama, dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-202018.

Baca juga: Wakil Bupati Banjarnegara Diperiksa KPK Terkait Dugaan Penyamaran Aset Budhi Sarwono

Kasus ini sudah bergulir di persidangan. Budho divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 700 juta pada 9 Juni 2022.

Kemudian, Budhi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara tahun 2019-2021.

Ketiga, KPK menetapkan Budhi sebagai tersangka TPPU di Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com