IPW: Singkatan, Status dan Tugasnya

KOMPAS.com – IPW merupakan akronim atau singkatan dari Indonesia Police Watch.

Sesuai namanya, IPW mengambil peran sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepolisian.

Sebagai lembaga yang memiliki kuasa atas penegakan hukum, Polri perlu diawasi oleh semua pihak, termasuk masyarakat.

IPW menjadi bagian dari masyarakat yang terlibat dalam pengawasan tersebut.

Baca juga: IPW Sebut Ada Anggota DPR dan Polri yang Berusaha Pengaruhi Pandangannya Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Status hukum dan kedudukan IPW

IPW merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bersifat independen. Sebagai lembaga independen, IPW tidak ada kaitan langsung dengan Polri dan pemerintah.

Lembaga ini berkedudukan di Jakarta dan telah berdiri sejak tahun 2000. Keberadaan IPW dikukuhkan dengan akta notaris tertanggal 19 Mei 2000.

Dari akta tersebut, keberadaan lembaga pengamat Polri ini kemudian didaftarkan ke Departemen Dalam Negeri (kini Kementerian Dalam Negeri).

Saat ini, anggota IPW terdiri dari para pengamat, wartawan, pakar, dan kalangan akademisi.

Baca juga: Blak-blakan IPW soal Telepon dari Anggota DPR, Sebut Ferdy Sambo Korban

Tugas dan fungsi IPW

Sebagai lembaga independen, tugas IPW adalah untuk mengkritisi Polri.

Selain itu, lembaga ini juga memiliki tugas untuk mengakomodasi berbagai pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Polri.

Dikutip dari laman resminya, terdapat sejumlah fungsi Indonesia Police Watch, yaitu:

• Mengawasi/memantau/mengontrol pelaksanaan kebijakan Polri;
• Memberikan penilaian, bantuan advokasi, dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak pelaksanaan kebijakan Polri;
• Mempengaruhi dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan Polri;
• Mendorong Polri untuk menegakkan supremasi hukum secara murni dan konsekuen berlandaskan kepentingan negara.
• Menjembatani suara rakyat kepada Polri.