Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suharso Klaim Tak Ada Konflik di Internal PPP meski Ia Diminta Mundur

Kompas.com - 25/08/2022, 13:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengeklaim tak ada konflik di internal PPP, meski ia diminta mundur oleh Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan PPP.

Menurut Suharso, permintaan mundur itu hanyalah buah dari kesalahpahaman atas pernyataannya yang menyinggung soal "amplop kiai" di acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

Baca juga: Meski Telah Meminta Maaf soal Pernyataan Amplop Kiai, Suharso Monoarfa Tetap Didesak Mundur dari Ketum PPP

"Oh enggak (ada konflik internal), enggak saya kira. Ini kan saya cuma menerimanya sebagai sebuah kesalahpahaman saja," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Suharso mengaku belum menerima surat yang dilayangkan oleh tiga majelis tersebut dan menurut dia permintaan mundur itu tidak dikenal dalam aturan yang ada di PPP.

"Saya memahaminya sebagai permintaan untuk tabayun, untuk dijelaskan," kata Suharso.

Baca juga: Tiga Pimpinan Majelis PPP Dorong Suharso Monoarfa Mundur, DPP Kedepankan Dialog

Suharso juga mengaku sudah beberapa kali menjelaskan dan meminta maaf kepada internal partai berlambang Kabah tersebut ihwal pernyataannya yang menyinggung "amplop kiai".

"Mungkin cara memberi contohnya enggak pas. Tetapi meski saya memberikan contoh tidak pas, tolong itu dilihat dalam konteksnya, jangan out of context sehingga jadi beda," kata dia.

Sebelumnya, tiga anggota pimpinan majelis DPP PPP mendorong Suharso Monoarfa agar mundur dari kursi ketua umum PPP buntut pernyataannya soal "amplop kiai".

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi karena Pernyataan Amplop Kiai, Suharso Monoarfa Buka Suara

Ketiga anggota pimpinan majelis DPP PPP itu adalah KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Permintaan Suharso untuk mundur itu tertuang dalam surat tertanggal 22 Agustus 2022. Mardiono telah mengonfirmasi surat tersebut.

Hanya saja, Mardiono belum mengetahui siapa yang akan menggantikan Suharso jika benar-benar mengundurkan diri.

"Oh belum sampai situ. Nanti ada mekanismenya sampai di DPP," ucapnya.

Baca juga: Polda Metro Selidiki Laporan terhadap Suharso Monoarfa Terkait Pernyataan Amplop Kiai

Adapun Mardiono dan kawan-kawan menyoroti sejumlah masalah yang menerpa Suharso Monoarfa selama menjabat sebagai ketum PPP.

Misalnya seperti pernyataan Suharso terkait "amplop kiai" yang berujung pada laporan polisi.

Kemudian, ada juga soal elektabilitas PPP yang tak kunjung naik selama kepemimpinan Suharso Monoarfa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com