Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Pimpinan Majelis PPP Dorong Suharso Monoarfa Mundur, DPP Kedepankan Dialog

Kompas.com - 23/08/2022, 21:29 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga pimpinan majelis DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Suharso Monoarfa agar mundur dari kursi Ketua Umum (Ketum) PPP buntut pernyataannya soal "amplop" kiai.

Ketiga pimpinan majelis DPP PPP itu adalah KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi karena Pernyataan Amplop Kiai, Suharso Monoarfa Buka Suara

Permintaan Suharso untuk mundur itu tertuang dalam surat tertanggal 22 Agustus 2022. Mardiono telah mengonfirmasi surat tersebut.

"Iya benar," ujar Mardiono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/8/2022).

Hanya, Mardiono belum mengetahui siapa yang akan menggantikan Suharso jika benar-benar mengundurkan diri.

"Oh belum sampai situ. Nanti ada mekanismenya sampai di DPP," ucapnya.

Adapun Mardiono dan kawan-kawan menyoroti sejumlah masalah yang menerpa Suharso Monoarfa selama menjabat sebagai Ketum PPP.

Baca juga: Polda Metro Selidiki Laporan terhadap Suharso Monoarfa Terkait Pernyataan Amplop Kiai

Misalnya seperti pernyataan Suharso terkait 'amplop kiai' yang berujung pada laporan polisi.

Kemudian, ada juga soal elektabilitas PPP yang tak kunjung naik selama kepemimpinan Suharso Monoarfa.

Surat Permintaan Suharso Mundur

Berikut isi dari surat permintaan Suharso mundur itu:

1. Telah berkembang suasana yang tidak kondusif dan kegaduhan di partai, terutama di kalangan para kiai dan santri baik yang menjabat di struktur partai maupun pendukung PPP akibat dari pidato Saudara Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP dalam forum pendidikan antikorupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada tanggal 15 Agustus 2022. Rekaman pidato Saudara telah menjadi viral di berbagai media sosial dan menciptakan suasana yang kontraproduktif bagi perjuangan partai menyongsong pemilihan umum mendatang.

Pidato Saudara Suharso Monoarfa terkait dengan pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai tersebut telah dinilai oleh berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap para kiai dan dunia pesantren. Setelah kami mendengarkan kembali pidato terkait dengan hal di atas, maka kami juga berpandangan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Suharso Monoarfa tersebut merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia, khususnya terhadap para ulama dan kiai yang menjadi panutan umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga: PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal Amplop Kiai

2. Sebelum timbulnya kegaduhan akibat pidato di KPK RI tersebut di atas, kami para pimpinan Majelis juga mengikuti dengan saksama berbagai demonstrasi yang masih berlanjut sampai saat ini dikarenakan sejumlah keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai baik di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PPP serta isu gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK RI.

Berbagai demonstrasi terhadap kepemimpinan Saudara Suharso Monoarfa tidak hanya terjadi di kantor DPP PPP, akan tetapi juga dilaksanakan pada kantor Kementerian PPN/Bappenas dan KPK RI. Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP, dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam.

Baca juga: Buntut Pernyataan Amplop Kiai, Suharso Monoarfa Dilaporkan ke Polda Metro

3. Terdapat berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Saudara Suharso Monoarfa di berbagai media dan media sosial yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com