Suharso Klaim Tak Ada Konflik di Internal PPP meski Ia Diminta Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengeklaim tak ada konflik di internal PPP, meski ia diminta mundur oleh Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan PPP.

Menurut Suharso, permintaan mundur itu hanyalah buah dari kesalahpahaman atas pernyataannya yang menyinggung soal "amplop kiai" di acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

"Oh enggak (ada konflik internal), enggak saya kira. Ini kan saya cuma menerimanya sebagai sebuah kesalahpahaman saja," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Suharso mengaku belum menerima surat yang dilayangkan oleh tiga majelis tersebut dan menurut dia permintaan mundur itu tidak dikenal dalam aturan yang ada di PPP.

"Saya memahaminya sebagai permintaan untuk tabayun, untuk dijelaskan," kata Suharso.

Suharso juga mengaku sudah beberapa kali menjelaskan dan meminta maaf kepada internal partai berlambang Kabah tersebut ihwal pernyataannya yang menyinggung "amplop kiai".

"Mungkin cara memberi contohnya enggak pas. Tetapi meski saya memberikan contoh tidak pas, tolong itu dilihat dalam konteksnya, jangan out of context sehingga jadi beda," kata dia.

Sebelumnya, tiga anggota pimpinan majelis DPP PPP mendorong Suharso Monoarfa agar mundur dari kursi ketua umum PPP buntut pernyataannya soal "amplop kiai".

Ketiga anggota pimpinan majelis DPP PPP itu adalah KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Permintaan Suharso untuk mundur itu tertuang dalam surat tertanggal 22 Agustus 2022. Mardiono telah mengonfirmasi surat tersebut.

Hanya saja, Mardiono belum mengetahui siapa yang akan menggantikan Suharso jika benar-benar mengundurkan diri.

"Oh belum sampai situ. Nanti ada mekanismenya sampai di DPP," ucapnya.

Adapun Mardiono dan kawan-kawan menyoroti sejumlah masalah yang menerpa Suharso Monoarfa selama menjabat sebagai ketum PPP.

Misalnya seperti pernyataan Suharso terkait "amplop kiai" yang berujung pada laporan polisi.

Kemudian, ada juga soal elektabilitas PPP yang tak kunjung naik selama kepemimpinan Suharso Monoarfa.