Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi PKB-Gerindra Ingin Parpol Papan Atas Bentuk Blok Hadapi Pemilu 2024

Kompas.com - 23/08/2022, 17:24 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menuturkan, koalisinya dengan Partai Gerindra ingin mendorong partai politik (parpol) papan atas membentuk blok politik masing-masing untuk menghadapi Pemilu 2024.

Ia menjelaskan, berdasarkan perolehan suara Pemilu 2019, partai urutan atas adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Gerindra.

“Kita ingin koalisi partai papan atas bikin blok sendiri saja dengan mengajak partai papan menengah,” tutur Huda dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: LIVE GASPOL! HARI INI: Peluang Prabowo-Cak Imin pada 2024 Usai Koalisi Terbentuk

Ia mengungkapkan, keinginan itu tampak dari diskusi antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Komunikasi itu berlangsung di kediaman Prabowo di jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu sebelum kedua partai politik (parpol) resmi berkoalisi.

“Waktu itu saya menangkap ada suasana kira-kira kalau proses ini berjalan baik, kalau konfigurasi ini bisa mempengaruhi konfigurasi partai lain, kira-kira kita bisa jadi pemenang di tahun 2024,” paparnya.

Kedua pimpinan parpol itu berharap, kerja sama keduanya bisa diikuti oleh Golkar dan PDI Perjuangan.

Baca juga: Wasekjen PKB Jelaskan Gangguan Internal yang Pertanyakan Koalisi dengan Gerindra

Saat ini, lanjut Huda, Partai Gerindra telah menginisiasi koalisi dengan parpol papan tengah yaitu PKB. Kemudian, Partai Golkar sudah bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Maka blok politik selanjutnya tinggal menunggu langkah PDI Perjuangan membentuk koalisi.

“Nah kita tunggu sekarang safarinya Mbak Puan,” ucapnya.

Huda menilai, dorongan koalisi PKB-Gerindra itu bertujuan untuk menciptakan dinamika politik yang sehat dengan memunculkan tiga pasangan calon (paslon).

Dia berharap, hadirnya tiga paslon dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa menjadi solusi untuk mengatasi polarisasi atau keterbelahan di masyarakat. Sekaligus, menyuguhkan kontestasi elektoral yang diisi oleh tokoh-tokoh mumpuni.

“Kalau ini terjadi saya kira kota akan menyuguhkan figur-figur terbaik anak bangsa,” ujarnya.

Baca juga: Koalisi PKB-Gerindra Bakal Bentuk Sekber hingga Tingkat Kecamatan

Diketahui PDI Perjuangan baru mulai melakukan safari politik. Partai berlambang banteng itu pertama kali mengunjungi Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022).

Sementara itu parpol lain yang belum membentuk koalisi adalah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Ketiganya mengaku intens berkomunikasi, namun belum menemukan kesepakatan kerja sama untuk menghadapi Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com