Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PKB Jelaskan Gangguan Internal yang Pertanyakan Koalisi dengan Gerindra

Kompas.com - 23/08/2022, 15:29 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menjelaskan soal pihak internal PKB yang sempat tak menyetujui koalisi dengan Partai Gerindra.

Ia mengungkapkan beberapa pihak mempertanyakan alasan kerja sama dua partai politik (parpol) itu karena PKB telah memberi mandat Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres) sesuai hasil Muktamar PKB tiga tahun lalu.

Baca juga: Koalisi PKB-Gerindra Bakal Bentuk Sekber hingga Tingkat Kecamatan

“Karena begitu bergabung dengan partai yang secara konfigurasi suaranya lebih besar, artinya kan (keputusan pencapresan Muhaimin) pasti (bisa) berubah,” tutur Huda dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (23/8/2022).

Ia mengatakan, ada pihak internal yang takut jika keputusan membentuk koalisi dapat menyebabkan Cak Imin tak bisa menjadi capres.

Maka pihaknya mesti memberi penjelasan rasional yang bisa diterima oleh semua pihak.

Baca juga: Soal Koalisi Gerindra-PKB yang Cepat Terbentuk, Muzani Sebut Karena Kesamaan Misi dan Cara Pandang

“Kira-kira (koalisi) yang paling rasional kita bisa pegang sebagai kondisi objektif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak,” katanya.

Huda menegaskan kelompok itulah yang dimaksud Cak Imin sebagai pihak internal yang sempat menahan keputusan koalisi dengan Partai Gerindra.

Ia mengungkapkan hingga kini belum ada keputusan dari Cak Imin maupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal siapa figur yang bakal menjadi capres-cawapres dari koalisi.

Baca juga: Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

“Kalau ditanya sekarang siapa capres dan cawapresnya, keduanya tetap sebagai capresnya. Dinamika internal saya kira begitu,” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Umum PKB Cak Imin mengungkapkan ada resistensi dari pihak eksternal dan internal PKB soal keputusan kerja sama dengan Partai Gerindra untuk menghadapi Pemilu 2024.

Namun ia mengaku berhasil meredam gelombang penolakan tersebut.

“Biasa pro dan kontra, dan alhamdulilah semua akhirnya tetap kita jalankan. Pokoknya ada dari internal dan eksternal, saya enggak bisa sebut,” ujar Cak Imin ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: PDI-P Dinilai Lebih Mungkin Berkoalisi dengan KIB ketimbang Gerindra-PKB

“Makanya yang saya bilang, mohon izin, minta permisi kepada semua yang pro dan kontra bahwa ini tahapan yang harus dilalui PKB bersama Gerindra,” imbuhnya.

Diketahui koalisi PKB-Gerindra resmi terbentuk setelah penandatanganan piagam deklarasi koalisi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Piagam deklarasi berisi lima poin kesepakatan, salah satunya terkait pencalonan capres-cawapres koalisi ditentukan atas keputusan bersama antara Prabowo dan Cak Imin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com