Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak semua pihak agar mengenali kelebihan dan kekurangan bangsa Indonesia.

Kemudian, dia juga meminta semua pihak mengambil pelajaran dari masa lalu, agar hal-hal yang baik tetap dipertahankan, sedangkan pengalaman buruk harus ditinggalkan. 

Hal tersebut disampaikan Bamsoet dalam acara Peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) MPR ke-77 pada Kamis (18/8/2022).

"Pelajaran baik di masa lalu yang harus kita pertahankan, dan pengalaman buruk yang harus kita tinggalkan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Wapres Tegaskan Konstitusi Bukan Hanya Syarat Formal Pembentukan UU

Menurut Bamsoet, mengenal kelebihan dan kekurangan diperlukan bangsa Indonesia untuk proses refleksi dan proyeksi tantangan ke depan.

Dalam proses refleksi, Bamsoet tak ingin peringatan hari besar kenegaraan hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata.

"Melainkan, menjadi tanggung jawab sejarah bagi kita, untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka," tegasnya.

Kemudian, dia menambahkan, bangsa Indonesia juga dituntut untuk bisa memproyeksikan diri dengan mampu mengetahui ke mana tujuan selanjutnya.

Untuk itu, Bamsoet menilai, bangsa Indonesia harus senantiasa terbuka guna memberikan yang terbaik bagi kehidupan umat manusia.

"(Keterbukaan) guna memperkaya mutu kemanusiaan, dan mutu peradaban kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Bamsoet mengingatkan bahwa pada bulan ini, bangsa Indonesia memperingati tiga peristiwa bersejarah penting.

Baca juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo Keluhkan PPHN yang Tak Kunjung Terealisasi

Pertama, peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 1945 di mana bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan.

Sehari setelahnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Berikutnya, untuk melaksanakan amanat Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai sebuah badan perwakilan, yang menjadi cikal bakal dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat," pungkasnya.