Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Kompas.com - 18/08/2022, 11:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada subsidi yang jumlahnya sangat besar untuk bisa menahan agar angka inflasi Indonesia tidak tinggi.

Presiden menekankan bahwa subsidi yang besar juga berdampak kepada ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Sekali lagi, kita semuanya harus melihat angka-angka inflasi. Karena angka inflasi yang berada di angka 4,9 persen tadi itu masih didukung oleh ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, pertalite, pertamak, solar, LPG, listrik, itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian," ujar Jokowi dalam rapat pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

"Itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya, itung-itungan kita di tahun ini subsidinya Rp 502 triliun. Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi," lanjutnya.

Namun, Jokowi mengingatkan, besarnya subsidi tidak selamanya mampu ditanggung APBN.

Presiden menyebutkan pemberian subsidi untuk BBM ini akan kembali dihitung oleh Menteri Keuangan.

"Apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," tutur Jokowi.

Baca juga: Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Dalam kesempatan itu, presiden pun berpesan agar semua pihak memperhatikan angka inflasi Indonesia saat ini sebesar 4,94 persen.

Presiden juga lantas menjelaskan besaran inflasi sejumlah negara.

"Coba lihat sekarang inflasi kita tadi disampaikan oleh Pak Gubernur BI, Pak Menko Ekonomi di angka 4,94 persen. Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5 persen," tutur Jokowi.

"Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika sudah 9,1 persen kemarin turun 8,5 persen. Bukan sesuatu yang mudah. Dan ini (inflasi) menjadi momok semua negara," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi hingga KSAU Apresiasi Garuda dan Nusantara Flight dalam Demo Udara HUT Ke-77 RI

Namun, presiden meyakini kalau terjadi kerjasama antara provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati/wali kota beserta tim pengendali inflasi pusat dan daerah, maka inflasi mampu turun sampai di bawah angka 3 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com