Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada subsidi yang jumlahnya sangat besar untuk bisa menahan agar angka inflasi Indonesia tidak tinggi.

Presiden menekankan bahwa subsidi yang besar juga berdampak kepada ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Sekali lagi, kita semuanya harus melihat angka-angka inflasi. Karena angka inflasi yang berada di angka 4,9 persen tadi itu masih didukung oleh ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, pertalite, pertamak, solar, LPG, listrik, itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian," ujar Jokowi dalam rapat pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

"Itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya, itung-itungan kita di tahun ini subsidinya Rp 502 triliun. Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi," lanjutnya.

Namun, Jokowi mengingatkan, besarnya subsidi tidak selamanya mampu ditanggung APBN.

Presiden menyebutkan pemberian subsidi untuk BBM ini akan kembali dihitung oleh Menteri Keuangan.

"Apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan itu, presiden pun berpesan agar semua pihak memperhatikan angka inflasi Indonesia saat ini sebesar 4,94 persen.

Presiden juga lantas menjelaskan besaran inflasi sejumlah negara.

"Coba lihat sekarang inflasi kita tadi disampaikan oleh Pak Gubernur BI, Pak Menko Ekonomi di angka 4,94 persen. Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5 persen," tutur Jokowi.

"Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika sudah 9,1 persen kemarin turun 8,5 persen. Bukan sesuatu yang mudah. Dan ini (inflasi) menjadi momok semua negara," lanjutnya.

Namun, presiden meyakini kalau terjadi kerjasama antara provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati/wali kota beserta tim pengendali inflasi pusat dan daerah, maka inflasi mampu turun sampai di bawah angka 3 persen.