Jokowi: Arsitektur APBN 2023 Harus Redam Keraguan dan Bangkitkan Optimisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 harus mampu meredam keraguan sekaligus membangkitkan optimisme.

"Arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi," kata Jokowi saat berpidato di Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/8/2022).

Jokowi menjelaskan, APBN harus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus.

Baca juga: Jokowi: Kawasan Inti IKN Memang Dibangun dari APBN, tapi Selebihnya Investasi

Oleh karena itu, kata Jokowi, konsolidasi fiskal terus dilakukan agar menjaga fiskal tetap sehat tetapi tetap mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat.

Ia menegaskan, konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar.

"Desain APBN 2023 harus senantiasa 'Waspada, Antisipatif, dan Responsif' terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak," kata Jokowi.

Ia menuturkan, desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel serta menyediakan ruang fiskal yang memadai agar memiliki daya redam untuk mengantisipasi ketidakpastian.

"APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan," ujar Jokowi.

Ia menambahkan, arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun masa yang akan datang.

Baca juga: Jokowi-Maruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Adapun dalam RAPBN 2023, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.

Sedangkan, pendapatan negara pada tahun 2023 dirancangan sebesar Rp 2.443,6 triliun, terdiri dari Rp 2.016,9 triliun dari penerimaan perpajakan, dan Rp 426,3 triliun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).