Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Jokowi Minta Percepat Pengembangan Sorgum untuk Gantikan Gandum

Kompas.com - 15/08/2022, 14:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan tanaman sorgum sebagai pengganti gandum dipercepat.

“Presiden sudah instruksikan pembuatan roadmap produksi dan hilirisasi sorgum hingga 2024 dalam rangka menghadapi krisis pangan,” kata Moeldoko dalam siaran pers, Senin (15/8/2022).

Moeldoko mengatakan, hal ini penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh kebijakan larangan ekspor gandum dari sejumlah negara produsen.

Baca juga: Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Peta Jalan Produksi Sorgum hingga 2024

Ia menyebutkan, beberapa negara yang sudah melarang ekspor gandum antara lain Kazakhstan, Kirgizstan, India, Afghanistan, Aljazair, Serbia, dan Ukraina.

Ia menjelaskan, pemerintah mengembangkan potensi sorgum yang secara genetik satu keluarga dengan gandum sehingga sorgum bisa menjadi pengganti gandum untuk industri mie dan roti.

“Dengan sorgum, kita tidak akan lagi ribut tentang mie instan seperti sekarang ini,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, pengembangan sorgum saat ini terdapat di lahan seluas 15.000 hektar yang tersebar di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Lampung.

“Di NTT produktivitas sorgum tiga sampai empat ton per hektare. Di Jawa sebanyak empat sampai lima ton per hektare. Ini masih bisa terus ditingkatkan,” kata Moeldoko.

Baca juga: Jokowi Harap RI Tak Bergantung pada Beras, Sedang Tingkatkan Produksi Jagung dan Sorgum

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah mengupayakan agar Indonesia tidak hanya bergantung pada beras sebagai bahan pangan utama.

Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah berkomitmen meningkatkan produksi bahan pangan, seperti jagung dan sorgum.

"Diversifikasi pangan, hati-hati, kita tidak hanya bergantung pada beras tetapi harus kita mulai untuk jenis-jenis bahan pangan yang lainnya," kata Jokowi dikutip dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (14/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com