Salin Artikel

Moeldoko Sebut Jokowi Minta Percepat Pengembangan Sorgum untuk Gantikan Gandum

“Presiden sudah instruksikan pembuatan roadmap produksi dan hilirisasi sorgum hingga 2024 dalam rangka menghadapi krisis pangan,” kata Moeldoko dalam siaran pers, Senin (15/8/2022).

Moeldoko mengatakan, hal ini penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh kebijakan larangan ekspor gandum dari sejumlah negara produsen.

Ia menyebutkan, beberapa negara yang sudah melarang ekspor gandum antara lain Kazakhstan, Kirgizstan, India, Afghanistan, Aljazair, Serbia, dan Ukraina.

Ia menjelaskan, pemerintah mengembangkan potensi sorgum yang secara genetik satu keluarga dengan gandum sehingga sorgum bisa menjadi pengganti gandum untuk industri mie dan roti.

“Dengan sorgum, kita tidak akan lagi ribut tentang mie instan seperti sekarang ini,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, pengembangan sorgum saat ini terdapat di lahan seluas 15.000 hektar yang tersebar di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Lampung.

“Di NTT produktivitas sorgum tiga sampai empat ton per hektare. Di Jawa sebanyak empat sampai lima ton per hektare. Ini masih bisa terus ditingkatkan,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah mengupayakan agar Indonesia tidak hanya bergantung pada beras sebagai bahan pangan utama.

Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah berkomitmen meningkatkan produksi bahan pangan, seperti jagung dan sorgum.

"Diversifikasi pangan, hati-hati, kita tidak hanya bergantung pada beras tetapi harus kita mulai untuk jenis-jenis bahan pangan yang lainnya," kata Jokowi dikutip dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (14/8/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/14330651/moeldoko-sebut-jokowi-minta-percepat-pengembangan-sorgum-untuk-gantikan

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke