Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara: Bharada E Minta Keluarganya Menghilangkan Diri

Kompas.com - 11/08/2022, 16:45 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Richard Eliezer atau Bharada E, Deolipa Yumara, mengungkapkan, kliennya itu meminta agar keluarganya menghilangkan diri setelah pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Baca juga: Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Deolipa awalnya membeberkan bahwa keluarga Bharada E yang ada di Manado sempat dipanggil ke Depok, Jawa Barat.

"Karena apa? Nanti ada orangnya dari dia punya pimpinan akan mendatangi mereka untuk melakukan pengawalan. Pimpinannya dia, ya Pak Ferdy Sambo," ujar Deolipa dalam program Tribun Corner seperti disiarkan YouTube Tribunnews, Kamis (11/8/2022).

Deolipa menyampaikan, keluarga Bharada E akan dikawal oleh personel bantuan Ferdy Sambo selaku atasannya.

Namun, tiba-tiba, Bharada E meminta agar seluruh keluarganya mengganti nomor ponsel.

"Saya tanya, 'Keluarga di mana?', (Bharada E jawab), 'Keluarga tadinya saya taruh di ini karena nanti ada bantuan pengawalan dari bos saya. Ternyata setelah saya tahu begini, saya buru-buru telepon supaya ganti nomor semua'," tutur dia.

Deolipa mengatakan, Bharada E sendiri yang meminta agar keluarganya menghilangkan diri.

Menurut dia, Bharada E khawatir akan ada sesuatu yang terjadi kepada keluarganya.

"Akhirnya keluarganya sudah tidak ada kabar lagi. Mungkin sudah pulang lagi ke Manado," kata Deolipa.

Baca juga: Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Menurut Deolipa, nomor HP keluarga Bharada E sudah diganti.

Adapun Bharada E menjadi tersangka bersama Irjen Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang merupakan ART di rumah Sambo.

Bharada E diduga menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com