Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

TENTU saja, peringatan Kepala Negara Joko Widodo mengenai ancaman krisis pangan dan energi bukan untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia.

Namun, sebaliknya Presiden Jokowi ingin agar pemerintah dan seluruh elemen bangsa berpikir dan bergotong royong mengupayakan solusinya.

Baca artikel sebelumnya: Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian I)

Mengatasi ancaman krisis pangan

Tak dapat disangkal kerawanan pangan adalah isu yang berbahaya karena tidak berdiri sendiri.

Keluarga berpenghasilan rendah dapat dipengaruhi oleh beberapa masalah yang tumpang tindih seperti isolasi sosial, masalah kesehatan akut dan kronis, kurangnya perumahan yang terjangkau, upah rendah, dan biaya medis yang tinggi.

Faktor-faktor ini juga dapat mengakibatkan kerawanan pangan dan sebaliknya, menjadikannya keadaan kehidupan yang kompleks dan lebih berbahaya.

Untuk memecahkan masalah krisis pangan, PBB, misalnya, mengajukan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang harus dicapai pada tahun 2030.

Mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan gizi, mengakhiri kelaparan dan mempromosikan pertanian berkelanjutan adalah tujuan kedua.

Oleh karena itu, setiap individu, keluarga, kelompok, organisasi, korporasi, lembaga dan pemerintah harus mencapai ketahanan pangan sebelum tahun 2030.

Bishop, M. lewat bukunya The Cycle of Food Insecurity (2017) menyatakan harus diakui tidak banyak yang telah dilakukan oleh lembaga dan negara di dunia untuk mengatasi krisis pangan.

Meski demikian, tetap ada harapan bahwa ada keamanan pangan pada masa depan. Asalkan seluruh elemen masyarakat mau terlibat untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, mengurangi limbah makanan. Menurut dia, makanan terbuang terutama karena persiapan yang tidak efisien, jalan bergelombang atau buruk, pelanggan yang terlalu selektif, dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai.

Jika fasilitas penyimpanan ditingkatkan dan ada persiapan yang memadai tentang bagaimana makanan akan digunakan, akan lebih sedikit makanan yang terbuang, dan akan ada komunitas yang lebih aman terhadap makanan.

Kedua, mengurangi risiko komersialisasi jika pangan ditanam untuk tujuan memberi makan masyarakat atau bangsa, tingkat kerawanan pangan akan turun.

Petani dapat memproduksi lebih banyak tanaman pangan dan akan mampu menghasilkan tanaman komersial jika ada cukup tanaman pangan di pasar.

Risiko komersialisasi makanan akan lebih kecil jika pangan cukup di pasar. Pemerintah juga harus menerapkan program yang memungkinkan petani mengetahui kapan ada cukup makanan untuk semua orang.

Ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur. Jika infrastruktur diperbaiki, lebih banyak makanan akan tersedia di pasar dan tingkat kerawanan pangan bisa turun.

Keempat, meningkatkan kebijakan perdagangan. Sejumlah petani gagal memberi makan masyarakat karena kebijakan perdagangan yang tidak adil.