Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahlil Sebut Indonesia Kantongi Investasi Rp 100 Triliun dari 10 Perusahaan Korsel

Kompas.com - 28/07/2022, 21:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan, Indonesia mengantongi kesepakatan investasi lebih dari Rp 100 triliun dari 10 perusahaan asal Korea Selatan yang ditemui Presiden Joko Widodo pada Kamis (28/7/2022).

"Dari 10 perusahaan tersebut, telah menghasilkan kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar Rp 100,69 triliun atau 6,72 miliar dollar AS," kata Bahlil dalam keterangan pers, Kamis malam, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Bahlil membeberkan, perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor manufaktur, industri baja, petrokimia, baterai listrik, pabrik kaca, serta pakaian dan sepatu.

Baca juga: Akhiri Kunjungan ke 3 Negara Asia Timur, Jokowi Kembali ke Tanah Air

Sebagian besar investasi tersebut rencananya akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2023 meski ada pula yang dimulai pada kuartal keempat tahun ini.

Balil pun menegaskan, komitmen investasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya melayani investasi dari satu negara tertentu.

"Investasi di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh salah satu negara tertentu, ini penting agar persepsi atau hoaks yang terjadi bahwa seolah-olah kita hanya mendahulukan atau memberikan karpet merah kepada satu negara tertentu itu terjadi," kata Bahlil.

Baca juga: Lawatan Jokowi ke Tiga Negara Asia Timur Rampung, Menlu: Berhasil Perkokoh Kerja Sama Ekonomi

Ia menyatakan, dalam isu ekonomi, Indonesia menganut asas bebas aktif sehingga akan melayani semua negara yang hendak berinvestasi di Indonesia selama mengikuti aturan yang berlaku.

"Negara mana yang siap untuk mendatangkan duitnya dengan mematuhi aturan dan kaidah-kaidah norma yang ada di Indonesia maka semuanya kita akan layani," ujar Bahlil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com