Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Korsel: Saya Harap Punya Lebih Banyak Kesempatan untuk Bertemu Presiden Jokowi

Kompas.com - 28/07/2022, 18:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol menyatakan ingin punya lebih banyak kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai menerima kunjungan Presiden Jokowi di Seoul, Korea Selatan, Kamis (28/7/2022).

"Mengingat tahun depan kita akan menyambut peringatan 50 tahun hubungan diplomasi Korsel-Indonesia, diharapkan strategic partnership kedua negara dapat selangkah lebih maju," kata Presiden Yoon sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Sebut Korsel Bakal Terlibat Kembangkan Smart City IKN

"Untuk itu saya berharap agar memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersua dan berkominiasi dengan Pak Presiden Jokowi," tegasnya.

Presiden Yoon juga mengakui setelah melakukan dialog dengan Presiden Jokowi, dirinya merasa punya banyak kesamaan.

Dalam kesempatan itu, dia pun menyatakan dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia.

"Pemerintah Korsel memberikan dukungan penuh kepada Indonesia sebagai Presidensi G20. Saya sangat menantikan November tahun ini untuk menghadiri KTT G20 di Bali," ujar Presiden Yoon.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Presiden Korsel Nyatakan Ingin Segera Hadiri KTT G20 di Bali

"Dan saya akan bekerjasama sencara proaktif dengan Indonesia agar KTT G20 ini berjalan sukses," tuturnya.

Presiden Yoon menyebutkan, dirinya dan Presiden Jokowi memiliki pandangan yang sama soal ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara.

Kedua pemimpin negara tersebut khawatir dengan ancaman yang ada.

Sehingga Presiden Yoon dan Presiden Jokowi sepakat berupaya bersama untuk menyatukan masyarkaat internasional dalam menghadapi hal itu.

Baca juga: Bertemu Presiden Yoon Suk-yeol, Jokowi: Korea Selatan Mitra Penting Indonesia di Asia Timur

Lebih lanjut, Presiden Yoon juga menyampaikan bahwa Korsel dan Indonesia akan melakukan kerja sama yang intensif terkait situasi di Ukraina, yakni soal pangan dan krisis energi.

Kedua negara juga akan terus berupaya untuk pemulihan demokrasi di Myanmar dan akan terus berupaya agar krisis kemanusiaan segera diakhiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com