Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Operasi Militer di Papua

Kompas.com - 21/07/2022, 18:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah tidak melakukan operasi militer di Papua dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Mahfud mengatakan, pendekatan senjata pun hanya digunakan ketika aparat mesti bertindak tegas demi menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum.

"Di sana tidak ada operasi militer, tidak menggunakan pendekatan senjata kecuali dilakukan tindakan tegas dalam menjamin keamanan masyarakat dan penegakan hukum," kata Mahfud dalam media briefing di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Menko Polhukam Sebut Penanganan KKB di Papua Dilakukan secara Hati-hati

Ia juga menegaskan, dalam penanganan konflik di Papua, pemerintah tidak memusuhi rakyat maupun budaya Papua. Mahfud mengatakan, KKB bukanlah representasi masyarakat Papua.

"Pemerintah akan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan diri atau yang kita sebut sebagai KKB ini. Musuh kita, musuh rakyat, bukan Papua, tetapi KKB yang ada di Papua," ujar Mahfud.

Mahfud menuturkan, pemerintah juga menggunakan pendekatan kesejahteraan, serta operasi teritorial oleh TNI dan Polri sesuai batasan yang diatur oleh undang-undang dalam menangani KKB di Papua.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Sarankan Pemerintah Bentuk Markas Militer Permanen di Papua

Pemerintah, lanjut Mahfud, juga melakukan dialog dengan masyarakat Papua yang menghasilkan sejumlah kebijakan afirmasi seperti dana otonomi khusus, hingga ketentuan kepala daerah di Papua wajib orang asli Papua.

"Kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmasi yaitu mengistimewakan perlakuan untuk mencapai tujuan, kesamaan, dan kebersamaan," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Diketahui, terjadi penyerangan yang dilakukan KKB di Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Sebanyak 11 orang tewas akibat serangan tersebut. Salah satu korbannya adalah pendeta. Sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Baca juga: Ada Potensi Serangan KKB, Pekerja di Pegunungan Bintang Papua Diminta Lebih Waspada

Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 172/Praja Wira Yathi, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh Sembiring menyebut, 11 warga sipil yang dibunuh secara sadis oleh KKB merupakan warga yang selama ini ikut membangun Kabupaten Nduga.

“11 orang warga sipil yang tewas ini ternyata adalah warga masyarakat Nduga yang selama ini bekerja dan membangun Kabupaten Nduga ke depan,” kata Juinta kepada awak media di Korem 172/PWY, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com