Politisi Golkar Ingatkan Agar Parpol Hati-hati Pilih Capres yang Sekadar Populer

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman mengungkapkan, ketokohan individu menjadi modal penting dalam pemilihan presiden (pilpres).

Namun di sisi lain, ia juga mengimbau agar partai politik berhati-hati dalam memutuskan seorang tokoh sebagai calon presiden (capres).

Terlebih, bila tokoh itu bukan kader partai dan hanya mengandalkan tingginya popularitas.

Baca juga: Soal Laporan terhadap Zulkifli Hasan, Bawaslu: Kami Dapat Menindak jika Peserta Pemilu Sudah Ada

"Kita harus hati-hati pada saat kita sekadar, kita memilih calon yang sekadar populer saja. Akhirnya idealisme yang dimiliki si calon, si presiden terpilih nanti mau tidak mau harus sedikit digeser, karena harus dibangun kompromi," kata Maman dalam diskusi virtual yang digelar Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Rabu (20/7/2022).

Dia berpandangan, capres yang bukan merupakan kader partai politik justru akan menyulitkan jika terpilih sebagai presiden. Sebab, tokoh itu tidak memiliki nilai tawar saat konsolidasi pemerintahan ke depan dilakukan.

Baca juga: Penunjukan Pj Kepala Daerah Secara Masif Jangan Jadi Dalih untuk Hapus Sistem Pemilu Langsung

Ia pun mengingatkan bahwa pemilik tiket untuk mengusung seseorang dalam Pilpres adalah partai politik. Menurut dia, capres non kader parpol akan berkompromi untuk mengakomodasi keinginan para pihak yang mendorongnya maju sebagai capres.

"Saya memiliki kritik tersendiri terhadap mereka-mereka, istilah saya free rider lah. Ini banyak contoh kasus, bahwa dia bukan figur partai, kita dukung. Setelah jadi, cenderung akhirnya bergeser dari idealisme-idealisme amanah partai," jelasnya.

Baca juga: Kinerja KPU Dipertanyakan, Peraturan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Kunjung Terbit

Di sisi lain, Maman turut mengritik sosok non kader yang hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas tinggi. Ia menilai, sosok ini kerap lupa bahkan abai dengan partai pengusung setelah terpilih.

"Pada saat sudah dapat partai, sudah jadi, terkesan cenderung akhirnya mengabaikan positioning partai sebagai salah satu alat formal untuk mencalonkan," tutur dia.