Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei ARSC: Infrastruktur Jadi Warisan Utama Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 20/07/2022, 19:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Akar Rumput Strategi Consulting (ARSC) mengungkapkan, infrastruktur menjadi warisan utama yang ditinggalkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melepas jabatannya pada 2024. 

Hasil survei ini menyebut, 49,4 persen responden menyatakan infrastruktur sebagai legacy atau warisan terkuat pemerintahan Jokowi selama memimpin Indonesia.

"Kemudian legacy yang lainnya yakni program bantuan sosial, sebesar 17,6 persen dan pemulihan ekonomi 6,9 persen," kata peneliti Bagus Balghi dalam paparannya secara daring, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Survei ARSC: 56,3 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Jokowi di Periode Kedua

Warisan utama pemerintahan Jokowi berikutnya yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar 3,7 persen.

Lalu, warisan berikutnya yaitu soal kesehatan atau penanganan pandemi sebanyak 3 persen responden.

Sementara itu, pada survei ini juga merekam bahwa mayoritas responden menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Mayoritas responden menjawab tidak setuju sebanyak 71,2 persen. Sedangkan yang setuju sebanyak 21,6 persen," ujarnya.

Kemudian, mayoritas responden atau 63,6 persen tidak setuju terhadap wacana Jokowi menjadi cawapres pada Pemilu 2024.

Baca juga: Survei ARSC: Ganjar Posisi Teratas sebagai Pengganti Jokowi pada 2024

Hasil survei menyatakan hanya 27,9 persen yang setuju pada usulan tersebut.

"Di sini kami bisa menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Demikian pula dengan wacana pencalonan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada 2024," katanya.

Adapun survei ini dilakukan pada periode 21 Juni hingga 5 Juli 2022.

Jumlah sampel 1.225 responden dan terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih atau penduduk dewasa yang tercatat pada Pemilu 2019.

Sampel ditentukan dengan acak bertingkat atau multistage random sampling.

Survei menggunakan margin of eror lebih kurang 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com