Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Covid-19 Masih Ada, Kasus Aktif 4 Kali Lipat Dibandingkan Bulan Lalu

Kompas.com - 18/07/2022, 12:50 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penularan virus Covid-19 yang 80 persen lebih didominasi subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 makin tinggi.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 pada Minggu (17/7/2022), kasus konfirmasi positif Covid-19 naik mencapai 3.540 menjadi 6.134.953 kasus sejak awal Maret 2020.

Tingginya kasus konfirmasi ini menandakan makin tingginya kasus aktif Covid-19. Di hari yang sama, kasus aktif naik 956 menjadi 27.550 kasus.

Baca juga: BPOM Terbitkan Izin Edar Paxlovid sebagai Obat Covid-19

Di sisi lain, tingkat vaksinasi booster di Indonesia masih rendah. Per tanggal 17 Juli 2022 pukul 18.00 WIB, vaksinasi booster baru terakselerasi kepada 53.062.295 orang atau 25,48 persen.

Tingginya kasus aktif di tengah masih rendahnya capaian vaksinasi dosis ketiga membuat pemerintah kembali melanjutkan PPKM di seluruh wilayah hingga 1 Agustus 2022 dan memperketat syarat perjalanan.

Kasus harian mencapai 3.000 lebih

Tingginya kasus subvarian Omicron lantas menjadi perhatian Satgas.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, kasus harian kembali menyentuh angka 3.000. Tepatnya pada tanggal 12 Juli 2022, kasus harian yang terkonfirmasi mencapai 3.361 kasus untuk pertama kalinya.

Tingginya kasus harian tercatat meningkat 6 kali lipat dibanding pada tanggal yang sama bulan lalu, yakni 551 kasus pada 12 Juni 2022.

Baca juga: Spesifikasi Glock 17, Pistol yang Diduga Dipakai Bharada E dalam Insiden Polisi Tembak Polisi

Kenaikan kasus positif harian secara bersamaan meningkatkan kasus aktif. Kasus aktif untuk pertama kalinya menembus angka 20.000 atau naik 4 kali lipat dibanding bulan lalu yang hanya di kisaran 4.000 kasus.

Wilayah Jawa dan Bali menjadi penyumbang kasus harian varian Omicron terbesar.

Tak tanggung-tanggung, persentasenya mencapai 95,45 persen dari total kasus harian Covid-19 di tanggal 12 Juli 2022. Sebab, pergerakan aktivitas masyarakat memang terjadi paling banyak di dua wilayah ini.

Apalagi saat ini, sebagian masyarakat sudah melakukan pergerakan secara besar-besaran.

Puncak di akhir Juli 

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito memproyeksi, masih ada potensi peningkatan kasus Covid-19 sub varian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia beberapa waktu ke depan.

Proyeksi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman di negara lain yang sudah lebih dulu terjangkit sub varian baru Omicron. Di negara lain, umumnya puncak kasus terjadi sekitar 16-33 hari, sedangkan puncak rawat inap terjadi sekitar 29-49 hari sejak varian ditemukan.

Sedangkan kedua varian tersebut baru muncul dan menyebar di Indonesia sekitar 36 hari lalu.

Baca juga: Keluarga Minta Jenazah Brigadir J Diotopsi Ulang

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com