Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bendum PAN Nilai Kemungkinan Kecil Ada Partai Lain Merapat ke KIB

Kompas.com - 15/07/2022, 17:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto memprediksi, kecil kemungkinan ada partai politik lain yang bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) meski pintu masih terbuka.

"Peluang partai lain, ini kan memang masih terbuka, masih terbuka, dan bisa saja partai-partai lain akan gabung ke KIB. Tapi dugaan saya kok kecil kemungkinannya," kata Totok dalam acara diskusi bertajuk "Peta Koalisi Pascakelahiran KIB", Jumat (15/7/2022).

Totok beralasan, masyarakat menuntut Pemilihan Presiden 2024 diikuti lebih dari dua pasang calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Demokrat Ajak Golkar Bangun Koalisi, Ketum PPP Tegaskan KIB Solid

Ia mengatakan, tidak sedikit masyarakat yang menginginkan Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasang calon supaya berjalan lebih demokratis.

Sementara, menurut Totok, bertambahnya anggota KIB justru memperkecil peluang munculnya calon alternatif untuk membuat Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasang calon.

"Bagi KIB ya kita terbuka, tapi apakah partai lain akan gabung apa tidak, kalau sementara saya lihat itu kesannya mereka ingin membangun koalisi sendiri-sendiri yang sampai sekarang prosesnya masih dinamis," ujar Totok.

Ia menekankan, KIB akan senang hati menerima anggota baru asalkan tidak membuat KIB menjadi satu-satunya koalisi yang bertarung di Pilpres 2024.

Baca juga: PDI-P Diprediksi Gabung KIB jika Usung Puan jadi Capres 2024

"KIB besar semua partai gabung kan enggak lucu juga, masa demokrasi kok calonnya cuma satu pasang kayak pilkada melawan kotak kosong, kan enggak mungkin di dalam pemilihan presiden," kata Totok.

Seperti diketahui, KIB merupakan koalisi yang dibentuk oleh Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Koalisi ini sudah mengantongi tiket pencalonan presiden karena perolehan suara ketiga partai telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebedar 20 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com