Kompas.com - 15/07/2022, 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman resesi akibat krisis dan energi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menasihati para menterinya untuk bekerja ekstra dalam menghadapi tantangan yang tak mudah.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara di Jakarta pada Rabu (13/7/2022) lalu.

"Menteri tidak bisa bekerja biasa-biasa. Harus bekerja ekstra. Tidak bisa hanya bekerja secara makro, tetapi juga mikro bahkan supermikro, melihat detail satu per satu," kata Jokowi dikutip dari Kompas.id.

Saat ditanya apakah sudah tidak ada lagi rencana perombakan atau reshuffle kabinet, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Hmm, kata siapa!" ujar Jokowi sambil tersenyum saat bersantap siang dengan para pemimpin redaksi.

Baca juga: Bertemu Aktivis 98, Jokowi Bahas Situasi Ekonomi hingga Isu Agraria

Jokowi memang sudah berulang kali memperingatkan supaya menteri-menterinya fokus bekerja.

Hal itu sudah dia sampaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Paling terbaru, Jokowi meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dilantik pada 15 Juni 2022 lalu supaya fokus bekerja menurunkan harga minyak goreng.

Pernyataan itu disampaikan Presiden merespons sikap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, yang meminta warga memilih anaknya saat kegiatan pembagian minyak goreng di Bandar Lampung baru-baru ini.

"Ya saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Mendag yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 atau di bawah Rp 14.000," ujar Jokowi usai memberikan bantuan sosial kepada pedagang dan warga di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

"Paling penting itu, tugas dari saya itu," lanjutnya memberikan penekanan.

Baca juga: Harapan Jokowi ke Sarinah, Lanjutkan Gagasan Bung Karno dan Tak Hanya Cantik Secara Fisik

Kepala negara pun menegaskan, perintah untuk fokus bekerja bukan hanya ditegaskan kepada Mendag Zulkifli Hasan saja, melainkan semua menteri di kabinet.

Jokowi juga menekankan supaya menteri-menteri yang tugasnya berkaitan dengan pangan dan energi harus lebih berkonsentrasi dalam bekerja.

"Semuanya harus fokus bekerja utamanya yang berkaitan dengan energi sama pangan. Itu penting, jadi saya urus terus urusan BBM. Berkaitan dengan energi, batu bara semuanya karena dunia terdisrubsi di energi dan pangan," jelas Jokowi.

"Jadi konsentrasi dan jangan sampai kita terpeleset di dua bidang ini," tambahnya.

Konsekuensi

Menurut Direktur Trias Politika Agung Baskoro, teguran Jokowi kepada Zulkifli Hasan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari keputusan presiden dalam merombak kabinet.

Sebab Jokowi yang memutuskan mengangkat Zulkifli yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

"Sebenarnya hanya konsekuensi dari pilihan Presiden mengangkat menteri dari parpol. Apalagi Zulhas Ketum sebagaimana beberapa menteri lain yang juga Ketum," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/7/2022).

Baca juga: Bawaslu Pertanyakan Etika Zulkifli Hasan yang Curi Start Kampanyekan Anaknya

Dengan mengangkat menteri dari kalangan partai politik pendukung pemerintah, maka menurut Agung memang membuat Jokowi terkesan ingin menampung partai koalisi di kabinet.

Tentu saja jika para menteri yang berasal dari partai politik itu melakukan pelanggaran etika politik di tahun-tahun politik menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden, maka masyarakat juga pasti bakal bereaksi.

"Artinya jika dari hulu saja ada problem etik menyandera, tinggal menunggu waktu saja rentetan hal-hal lain yang bertentangan dengan nalar publik atau conflict of interest mengemuka," ucap Agung.

"Jika sudah demikian, maka Presiden mau tak mau harus intensif mengingatkan bila tak mau mengganti (reshuffle) menteri yang bersangkutan," lanjut Agung.

Risiko

Di sisi lain, menurut pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk, potensi pelanggaran etika dari para menteri di kabinet Indonesia Maju yang berasal dari partai politik adalah risiko yang harus ditanggung pemerintah.

"Ya ini risiko dari pluralisme democracy yang unconsolidated sebenarnya dari format demokrasi yang kita pilih, yang terjemahannya adalah multi partai yang ekstrem yang pecah-pecah (unconsolidated) alias sebenarnya fragmented," ujar Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Soal Zulkifli Hasan Promosi Anaknya di Pasar, Moeldoko: Presiden Minta Menteri Fokus Layani Publik

Menurut Hamdi, dengan pola koalisi dalam pemerintahan seperti maka setiap kelompok akan mencoba menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing.

Apalagi partai politik yang ada saat ini menurut Hamdi tidak mempunyai basis ideologi yang kuat sebagai penentu untuk berkoalisi.

"Dia hanya dicoba dikonsolidasi dengan pola 'koalisi' yang tiap pemilu berubah-ubah pola dan aktornya. Sesuai kepentingan pragmatis aktor dalam hal ini partai politik saja. Tidak ada basis ideologis (plaftorm) yang bisa dipegang dalam setiap koalisi yang terjadi," ujar Hamdi.

Hamdi menilai pola seperti itu yang menjadi akar masalah di pemerintahan selepas era Reformasi.

Baca juga: Zulkifli Hasan Kampanyekan Anak Sambil Bagi-bagi Minyak Goreng, Ikappi: Sulit karena Mendag Ketum Parpol

Sebab Presiden, kata Hamdi, mencoba membentuk komposisi kabinet dengan hasil negosiasi dengan para partai pendukungnya yang juga mempunyai kepentingan masing-masing.

"Di mana akhirnya menteri yang berasal dari macam-macam partai itu kepentingan politiknya masing-masing, tidak terikat oleh koalisi pemerintahan sebenarnya," ucap Hamdi.

(Penulis Ardito Ramadhan | Editor Diamanty Meiliana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Nasional
Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Nasional
Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

Nasional
Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Nasional
Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Nasional
Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Nasional
Kerap Obral 'Endorsement', Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Kerap Obral "Endorsement", Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Nasional
PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

Nasional
Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Nasional
Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

Nasional
IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.