Kompas.com - 15/07/2022, 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman resesi akibat krisis dan energi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menasihati para menterinya untuk bekerja ekstra dalam menghadapi tantangan yang tak mudah.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara di Jakarta pada Rabu (13/7/2022) lalu.

"Menteri tidak bisa bekerja biasa-biasa. Harus bekerja ekstra. Tidak bisa hanya bekerja secara makro, tetapi juga mikro bahkan supermikro, melihat detail satu per satu," kata Jokowi dikutip dari Kompas.id.

Saat ditanya apakah sudah tidak ada lagi rencana perombakan atau reshuffle kabinet, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Hmm, kata siapa!" ujar Jokowi sambil tersenyum saat bersantap siang dengan para pemimpin redaksi.

Baca juga: Bertemu Aktivis 98, Jokowi Bahas Situasi Ekonomi hingga Isu Agraria

Jokowi memang sudah berulang kali memperingatkan supaya menteri-menterinya fokus bekerja.

Hal itu sudah dia sampaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Paling terbaru, Jokowi meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dilantik pada 15 Juni 2022 lalu supaya fokus bekerja menurunkan harga minyak goreng.

Pernyataan itu disampaikan Presiden merespons sikap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, yang meminta warga memilih anaknya saat kegiatan pembagian minyak goreng di Bandar Lampung baru-baru ini.

"Ya saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Mendag yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 atau di bawah Rp 14.000," ujar Jokowi usai memberikan bantuan sosial kepada pedagang dan warga di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

"Paling penting itu, tugas dari saya itu," lanjutnya memberikan penekanan.

Baca juga: Harapan Jokowi ke Sarinah, Lanjutkan Gagasan Bung Karno dan Tak Hanya Cantik Secara Fisik

Kepala negara pun menegaskan, perintah untuk fokus bekerja bukan hanya ditegaskan kepada Mendag Zulkifli Hasan saja, melainkan semua menteri di kabinet.

Jokowi juga menekankan supaya menteri-menteri yang tugasnya berkaitan dengan pangan dan energi harus lebih berkonsentrasi dalam bekerja.

"Semuanya harus fokus bekerja utamanya yang berkaitan dengan energi sama pangan. Itu penting, jadi saya urus terus urusan BBM. Berkaitan dengan energi, batu bara semuanya karena dunia terdisrubsi di energi dan pangan," jelas Jokowi.

"Jadi konsentrasi dan jangan sampai kita terpeleset di dua bidang ini," tambahnya.

Konsekuensi

Menurut Direktur Trias Politika Agung Baskoro, teguran Jokowi kepada Zulkifli Hasan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari keputusan presiden dalam merombak kabinet.

Sebab Jokowi yang memutuskan mengangkat Zulkifli yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

"Sebenarnya hanya konsekuensi dari pilihan Presiden mengangkat menteri dari parpol. Apalagi Zulhas Ketum sebagaimana beberapa menteri lain yang juga Ketum," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/7/2022).

Baca juga: Bawaslu Pertanyakan Etika Zulkifli Hasan yang Curi Start Kampanyekan Anaknya

Dengan mengangkat menteri dari kalangan partai politik pendukung pemerintah, maka menurut Agung memang membuat Jokowi terkesan ingin menampung partai koalisi di kabinet.

Tentu saja jika para menteri yang berasal dari partai politik itu melakukan pelanggaran etika politik di tahun-tahun politik menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden, maka masyarakat juga pasti bakal bereaksi.

"Artinya jika dari hulu saja ada problem etik menyandera, tinggal menunggu waktu saja rentetan hal-hal lain yang bertentangan dengan nalar publik atau conflict of interest mengemuka," ucap Agung.

"Jika sudah demikian, maka Presiden mau tak mau harus intensif mengingatkan bila tak mau mengganti (reshuffle) menteri yang bersangkutan," lanjut Agung.

Risiko

Di sisi lain, menurut pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk, potensi pelanggaran etika dari para menteri di kabinet Indonesia Maju yang berasal dari partai politik adalah risiko yang harus ditanggung pemerintah.

"Ya ini risiko dari pluralisme democracy yang unconsolidated sebenarnya dari format demokrasi yang kita pilih, yang terjemahannya adalah multi partai yang ekstrem yang pecah-pecah (unconsolidated) alias sebenarnya fragmented," ujar Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Soal Zulkifli Hasan Promosi Anaknya di Pasar, Moeldoko: Presiden Minta Menteri Fokus Layani Publik

Menurut Hamdi, dengan pola koalisi dalam pemerintahan seperti maka setiap kelompok akan mencoba menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing.

Apalagi partai politik yang ada saat ini menurut Hamdi tidak mempunyai basis ideologi yang kuat sebagai penentu untuk berkoalisi.

"Dia hanya dicoba dikonsolidasi dengan pola 'koalisi' yang tiap pemilu berubah-ubah pola dan aktornya. Sesuai kepentingan pragmatis aktor dalam hal ini partai politik saja. Tidak ada basis ideologis (plaftorm) yang bisa dipegang dalam setiap koalisi yang terjadi," ujar Hamdi.

Hamdi menilai pola seperti itu yang menjadi akar masalah di pemerintahan selepas era Reformasi.

Baca juga: Zulkifli Hasan Kampanyekan Anak Sambil Bagi-bagi Minyak Goreng, Ikappi: Sulit karena Mendag Ketum Parpol

Sebab Presiden, kata Hamdi, mencoba membentuk komposisi kabinet dengan hasil negosiasi dengan para partai pendukungnya yang juga mempunyai kepentingan masing-masing.

"Di mana akhirnya menteri yang berasal dari macam-macam partai itu kepentingan politiknya masing-masing, tidak terikat oleh koalisi pemerintahan sebenarnya," ucap Hamdi.

(Penulis Ardito Ramadhan | Editor Diamanty Meiliana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Nasional
Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.