Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Jemaah Haji Tak Perlu Karantina Terpusat Sepulangnya dari Saudi

Kompas.com - 14/07/2022, 17:43 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan jemaah haji yang sehat tidak perlu melakukan karantina terpusat usai pulang dari Mekkah, Arab Saudi.

Kepala Pusat Kesehatan Haji, Budi Sylvana, MARS menegaskan, jemaah haji yang sehat boleh langsung pulang ke rumah masing-masing. Artinya, pengawasan kesehatan dilakukan secara mandiri.

"Jadi tidak ada karantina terpusat selama 21 hari kepada jemaah haji. Kami ulangi, tidak ada karantina kepada jemaah haji kita. Yang ada adalah pengawasan kesehatan secara mandiri di daerah masing-masing," ucap Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Budi menuturkan, pengawasan kesehatan perlu dilakukan selama 21 hari usai pulang dari Tanah Suci.

Baca juga: Tiba di Tanah Air pada 18 Juli, Jemaah Haji Asal Bekasi Bisa Dijemput di Sekitar Asrama Haji

Jemaah akan dibagikan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah haji/K3JH untuk dilakukan pengawasan oleh dinas kesehatan (dinkes) setempat. Jika merasa sakit, Budi meminta jemaah segera memeriksakan diri ke faskes-faskes terdekat.

Dia bilang, pemeriksaan merupakan bagian dari usaha untuk melakukan deteksi dini agar tidak terjadi penularan penyakit di Tanah Air. Beberapa penyakit yang menular dan berpotensi diidap adalah Covid-19, meningitis, dan penyakit menular lain.

"Jemaah kita minta agar segera memeriksakan diri ke faskes terdekat bila rasakan gangguan kesehatan. Pengawasan kesehatan secara mandiri dilakukan untuk antisipasi infeksi penyakit secara menular yang dapat menimbulkan Public Health Emergency of International Concern," tuturnya.

Adapun setibanya di Tanah Air, jemaah harus lebih dulu menjalani skrining kesehatan saat kedatangan di bandara internasional debarkasi.

Skrining itu meliputi pengecekan suhu melalui thermal scanner dan thermal gun, serta melakukan observasi terhadap jemaah di debarkasi untuk melihat tanda dan gejala penyakit.

Jika terdapat jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, maka jemaah perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui tes PCR. Apabila hasil reagen menunjukkan reaktif, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Jika hasilnya positif, akan dirujuk ke fasilitas isolasi terpusat untuk kasus tanpa gejala/gejala ringan. Sementara yang bergejala sedang/berat akan dirujuk ke RS Rujukan Covid-19” jelas Budi.

Selain skrining kesehatan, Kemenkes menyiapkan posko kesehatan di bandara untuk pelayanan rawat jalan, emergency, dan rujukan. Lalu, menyediakan mobil ambulans dan tenaga medis sebagai antisipasi terhadap penyakit menular.

Kemenkes juga menyiapkan sistem surveilans kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air besama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Baca juga: Program Haji Kembali Dibuka, Pedagang Oleh-oleh Haji di Tanah Abang Banjir Pesanan

Sebagai informasi, sebanyak 4.765 Jemaah haji gelombang pertama akan mulai bertolak ke Tanah Air pada tanggal 15 - 16 juli 2022 melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

Kepala Daerah Kerja Mekkah Kementerian Agama Muhammad Khanif mengatakan, enam kloter tersebut merupakan jemaah haji Indonesia yang selesai melaksanakan ibadahnya.

"Ada enam kloter yang akan pulang ke Tanah Air dari Mekkah Al-Mukarramah, masing-masing kloter pertama Embarkasi Solo (SOC 1), Padang (PDG 1), Jakarta–Bekasi (JKS 1), dan Jakarta–Pondok Gede (JKG 1)," ujar Khanif dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).

"Lainnya adalah kloter kedua Embarkasi Solo (SOC 2) dan Jakarta-Bekasi (JKS 2)," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com