Jejak Jokowi Perangi Mafia Tanah yang "Memangsa" Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian berhasil mengungkap kasus kejahatan mafia tanah yang melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dari hasil penyelidikan, Polda Metro Jaya menetapkan 27 orang tersangka dalam kasus mafia tanah.

Sebanyak 4 orang tersangka di antaranya merupakan pejabat BPN tingkat Kabupaten/Kota.

Para pejabat BPN yang ditangkap karena diduga memanfaatkan jabatan dan wewenangnya itu bertugas di Kantor Wilayah BPN di Jakarta dan Bekasi.

Komplotan mafia tanah itu melibatkan para pejabat BPN atau pemerintah daerah buat menguasai tanah dan bangunan secara tidak sah.

Baca juga: Pejabat BPN Wilayah Jakarta Tersangka Mafia Tanah Akan Dijerat UU Tipikor

Para pejabat BPN itu disebut diperkirakan tergiur melihat peluang buat melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan kewenangannya.

Menurut Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi, Para tersangka ini tidak hanya terlibat dalam praktik mafia tanah di program sertifikat gratis PTSL yang digulirkan Presiden RI Joko Widodo, tetapi juga dalam peralihan hak kepemilikan tanah milik orang lain dalam proses jual beli.

Tegas

SHUTTERSTOCK/Dan Henson Ilustrasi penjara

Sepak terjang mafia tanah sudah berlangsung bertahun-tahun.

Belakangan aksi mereka semakin menjadi sorotan setelah sejumlah tokoh dan figur masyarakat turut menjadi korban.

Beberapa tokoh atau figur masyarakat yang keluarganya menjadi korban mafia tanah adalah mantan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal hingga aktris Nirina Zubir dan Kartika Putri.

Buat memerangi aksi mafia tanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut dilibatkan untuk memerangi mafia tanah.

"Presiden memerintahkan agar tegas menyangkut hak rakyat dan negara sendiri akan patuh terhadap aturan hukum jika pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah dan sebagainya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, 23 Mei 2022.

Baca juga: Polisi Geledah Kantor BPN Jaksel Terkait 4 Pejabat Ditangkap dalam Kasus Mafia Tanah

"Tapi yang mafia-mafia (tanah) juga akan kita selesaikan dan kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti," lanjutnya.