Jejak Jokowi Perangi Mafia Tanah yang "Memangsa" Rakyat

Mahfud mengatakan, sepak terjang mafia tanah sangat merugikan masyarakat.

Salah satu contohnya dalam kasus sengketa tanah, kata Mahfud, orang tidak punya hak atas tanah, tiba-tiba menang di pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

"Padahal itu tanah negara, tanah rakyat gitu. Nah ini kita sekarang akan tegas kalau ada indikasi pidananya, lalu bekerja di tingkat bawah sampai ke atas itu Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas," ungkap Mahfud.

"Untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan yang sudah inkrah sekalipun akan kita tingkatkan perdatanya, akan kita lihat pidananya supaya mafia tanah tidak beroperasi terus merampas tanah negara, tanah rakyat," tegasnya.

Kasus lain adalah ketika ada warga yang tidak pernah menujal tanahnya tiba-tiba tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain.

Baca juga: Polisi Tetapkan 27 Tersangka Kasus Mafia Tanah, 4 di Antaranya Pejabat BPN

Kemudian saat ditanyakan, warga diminta menggugat ke pengadilan.

"Ketika di pengadilan dikalahkan. Itu yang banyak," tutur Mahfud.

Secara terpisah, Polri menyatakan kejahatan mafia tanah menjadi salah satu fokus utama setelah Presiden Jokowi memerintahkan untuk melindungi hak masyarakat terkait kepemilikan tanah.

Menurut Kepala Biro Penerangan (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/5/2022), Polri sudah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus menangani kejahatan mafia tanah.

Ia menegaskan, Satgas Mafia Tanah Polri bertugas melakukan proses penegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran terkait mafia pertanahan.

"Sekali lagi satgas itu sudah ada dan selalu bekerja dalam memproses persoalan-persoalan mafia tanah di Indonesia," ujarnya.

Ramadhan juga mengatakan pihaknya turut menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Selain itu, Satgas Pangan Polri juga kerap bekerja sama dengan instansi lain terkait kasus mafia tanah.

Baca juga: Polda Metro Tangkap 4 Pejabat BPN Wilayah Jakarta dan Bekasi Terkait Kasus Mafia Tanah

"Menerima laporan tentu mendengar informasi yang perlu kita tindak lanjuti, satgas ini kita bekerja dengan stakeholder lainnya," kata Ramadhan.

Janji menteri