Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Kompas.com - 27/06/2022, 20:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum menentukan sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, soal itu akan dikembalikan kepada partai politik masing-masing yang tergabung dalam KIB yaitu partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Nah gini, kalau soal nama-nama tadi saya kira kan kembali kepada urusan partai partai politik masing-masing lah. Kenapa sih musti dipaksa-paksa harus KIB harus nama ini, ya kan," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Baca juga: KIB Akan Dengarkan Masukan Jokowi untuk Tentukan Nama Capres

Ketua Komisi II DPR itu menerangkan, saat ini KIB sedang membangun konsepsi, mulai dari kesamaan visi misi hingga program-program yang akan dilakukan.

Menurut dia, hal-hal itu diperlukan KIB untuk menghadapi Pemilu maupun Pilpres 2024. Namun, terkait nama-nama yang akan diusung masih menjadi pertimbangan di internal KIB.

"Belum tahu (kapan pengumuman terkait capres), bisa saja besok, kalau sudah selesai (konsepsi). Bisa minggu depan," ucap Doli berseloroh.

Lebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa KIB memiliki berbagai tahapan untuk mencapai pengusungan capres 2024.

Sebab, ia menilai bahwa KIB hendak membangun budaya atau tradisi politik baru.

"Bahwa koalisi untuk Pilpres itu enggak harus dibangun di ujung-ujung. Ya nanti kesannya hanya bagi-bagi kekuasaan. Dan kita membangun bahwa bisa saja dibahas jauh-jauh hari dan kita bicarakan narasi besar," jelasnya.

Baca juga: PPP Tak Tutup Kemungkinan KIB Usung Capres Hasil Rakernas Nasdem

Setelah itu, KIB disebut akan mematangkan komunikasi dengan publik untuk menyerap aspirasi.

Tak hanya itu, soal konsepsi KIB juga akan dikomunikasikan ke partai politik lain.

"Syukur syukur partai lain punya aspirasi yang sama kita gabung. Kemudian kita tanya ke masyarakat, kalau aspirasi masyarakat anggap ini bagus, baru kita masuk ke tahap berikutnya siapa yang membawa konsepsi yang sudah disusun yang sudah dapat respons publik," imbuh Doli.

Kendati demikian, Doli menegaskan bahwa jika di Golkar masih solid mendukung Ketum Golkar Airlangga Hartarto maju capres.

Namun, hal itu tentu akan dibicarakan kembali di KIB untuk menentukan keputusan.

"Kalau di KIB kan dibicarakan lagi, bisa jadi pak Suharso (Ketum PPP) dan pak Zul (Ketum PAN Zulkifli Hasan) menyebut pak Airlangga juga," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan, KIB akan mendengar masukan dari Presiden Joko Widodo dalam menentukan nama calon presiden.

Baca juga: Ketua DPP Nasdem: KIB Hubungi Kami untuk Bisa Bersama-sama

Arsul menyatakan, semua pihak yang terlibat dalam konfigurasi politik nasional tentu akan diajak bicara oleh KIB dalam mempertimbangkan sosok calon presiden.

"Tentu pemerintahan pada saat ini, Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai wapres, tentu KIB akan turut mendengarkan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Akan tetapi, Arsul menegaskan, sebagai kumpulan partai politik, KIB tentu memiliki otonominya sendiri dalam menentukan calon presiden yang akan diusung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com