Kompas.com - 27/06/2022, 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyidik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam tahun 2016 sampai Tahun 2022.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada Senin (27/6/2022) hari ini.

"Tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Kejagung Pastikan Obyek Perkara Kasus Emirsyah Beda dari KPK

Burhanuddin mengatakan, pada 2018, Kemendag menerbitkan kuota persetujuan impor garam.

Terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri atau setidaknya sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp 2.054.310.721.560.

Namun, menurutnya, proses itu dilakukan tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia. Hal ini kemudian mengakibatkan garam industri melimpah.

Selanjutnya, para importir mengalihkan garam itu dengan cara melawan hukum, yakni garam industri itu diperuntukkan menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan merugikan perekonomian negara.

"Seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri ini. Mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya yagn dirugikan para UMKM, ini adalah sangat-sangat menyedihkan," ucap dia.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, penyidik masih belum menetapkan tersangka di kasus ini.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Namun, Kejagung telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang yang terkait dan mendapat dokumen-dokumen yang relevan.

Menurutnya, Kejagung akan mendalami kasus terkait untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini, Kejagung mengenakan sejumlah pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Nasional
Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Nasional
Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Nasional
Gerindra Lebih Suka jika Koalisi Berisi Lebih Banyak Parpol

Gerindra Lebih Suka jika Koalisi Berisi Lebih Banyak Parpol

Nasional
Suara Tidak Sah Masih Tinggi, KPU Akan Kerja Sama Parpol dan Peserta Pemilu Edukasi Pemilih

Suara Tidak Sah Masih Tinggi, KPU Akan Kerja Sama Parpol dan Peserta Pemilu Edukasi Pemilih

Nasional
KPU Buka Peluang Gandeng 'Influencer' untuk Sosialisasi Pemilu dan Edukasi Pemilih

KPU Buka Peluang Gandeng "Influencer" untuk Sosialisasi Pemilu dan Edukasi Pemilih

Nasional
Gerindra: Komunikasi dengan PDI-P Pasca-kerja Sama dengan PKB Sangat Bagus

Gerindra: Komunikasi dengan PDI-P Pasca-kerja Sama dengan PKB Sangat Bagus

Nasional
Inalum Catatkan Kinerja Positif Selama Semester I-2022

Inalum Catatkan Kinerja Positif Selama Semester I-2022

Nasional
Rancangan Peraturan KPU: Lembaga Survei Terdaftar Dilarang Didanai Asing

Rancangan Peraturan KPU: Lembaga Survei Terdaftar Dilarang Didanai Asing

Nasional
Ibas Siap Dukung Segala Kebijakan Pemerintah Pulihkan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Ibas Siap Dukung Segala Kebijakan Pemerintah Pulihkan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Nasional
Gus Muhaimin: Presiden Jokowi Serius dalam Bekerja dan Giat Mengatasi Keadaan Sulit

Gus Muhaimin: Presiden Jokowi Serius dalam Bekerja dan Giat Mengatasi Keadaan Sulit

Nasional
Segera Dilantik Jokowi, Siapa Menteri PAN-RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo?

Segera Dilantik Jokowi, Siapa Menteri PAN-RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo?

Nasional
Jokowi Minta Menhub dan Menteri BUMN Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Jokowi Minta Menhub dan Menteri BUMN Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Nasional
Pelaku Penembakan Kucing di Sesko TNI Bandung Berpangkat Brigjen

Pelaku Penembakan Kucing di Sesko TNI Bandung Berpangkat Brigjen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Kalau Dulu Jihad Melawan Musuh, Kita Sekarang Jihad Ekonomi

Wapres Ma'ruf Amin: Kalau Dulu Jihad Melawan Musuh, Kita Sekarang Jihad Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.