Deretan Kritik Djarot Soal Jakarta, dari Program hingga Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menuai komentar dari mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 105.160 orang atau naik 0,89 persen periode 2017-2021, atau selama 4 tahun Anies memimpin.

BPS mencatat, pada 2019 jumlah warga miskin di DKI Jakarta sebanyak 362.300 orang (3,42 persen).

Kemudian, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2020 naik 1,27 persen poin atau bertambah 134.540 orang, sehingga penduduk miskin di Jakarta menjadi 501.920 orang atau 4,72 persen pada Maret 2021.

Sedangkan pada September 2021, jumlah warga miskin di DKI Jakarta berkurang menjadi 498.290 orang atau 4,67 persen.

Baca juga: Sebut Kemiskinan di DKI Serupa 15 Tahun Lalu, Sekjen PDI-P: Ahok-Djarot Lebih Baik

Masih berdasarkan data BPS DKI Jakarta, pada 2020 tercatat kenaikan balita yang mengalami gizi buruk mencapai 6.047 orang.

Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta nilainya cukup tinggi.

Tercatat pada tahun 2019, nilai APBD DKI sebesar Rp 89,08 triliun atau naik Rp 18,97 triliun dibandingkan APBD di tahun sebelumnya.

Kemudian pada 2020, nilai APBD DKI Jakarta sebesar Rp 87,95 triliun dan APBD Perubahannya mencapai Rp 63,30 triliun.

Lantas pada 2021, nilai APBD DKI sebesar Rp 84,19 triliun dan APBD Perubahan pada angka Rp 79,89 triliun, atau turun sebesar Rp 2,4 triliun.

Djarot yang merupakan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan prihatin dengan kenaikan jumlah warga miskin di Ibu Kota. Sebab menurut dia nilai APBD DKI Jakarta cukup buat membantu pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Prihatin Kemiskinan di Jakarta, Djarot: Kalau Saya dan Pak Ahok Diberi Kesempatan Lagi, Pasti di Bawah 5 Persen

"Prihatin ya, karena APBD DKI Jakarta ini kan besar banget. Kita tunggu-tunggu sebetulnya katanya menyubsidi rakyat miskin untuk mendapatkan rumah layak huni. Ternyata rumah dibangun dengan DP 0 rupiah juga enggak jelas berapa. Padahal APBD-nya besar banget," ujar Djarot di Sekolah Partai PDI-P, Selasa (21/6/2022).

Djarot juga menyoroti efektivitas program OK OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) yang sempat disosialisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Djarot, program itu seharusnya ditujukan buat membantu rakyat kecil meningkatkan pemasukan.

"Hal seperti ini yang membikin kita miris. Jika kita mempertanyakan duit sebegitu besarnya untuk apa ya?" ujar Djarot.