Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Betawi Jadi Nama Jalan di Jakarta, Djarot: Lebih Setuju Lagi jika Jalannya Makin Bersih

Kompas.com - 22/06/2022, 10:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengkritik sejumlah program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai hanya mementingkan polesan, misalnya mengganti "gotong-royong" menjadi "kolaborasi" atau menamai jalan-jalan di Jakarta dengan nama seniman Betawi.

"Hal-hal semacam ini cuma diksi-diksi saja, tidak membumi. Padahal yang penting apa yang filosofis, apa yang dia kerjakan. Saya setuju kalau seniman Jakarta dijadikan nama jalan, tapi lebih setuju lagi jalan-jalan itu makin bersih, hijau," ujar Djarot di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

"Kalau yang ditebangi sebetulnya bukan pohon tetapi tiang yang mengganggu. Tiang yang tidak berfungsi, tiang operator, sehingga semua infrastruktur di bawah," kata dia.

Baca juga: Anies Resmi Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta dengan Nama Tokoh Betawi

Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI ini menyoroti perihal anggaran pelaksanaan Formula E.

Dia mengaku pada dasarnya mendukung Formula E Jakarta.

Namun, dari sisi peruntukan anggaran, kata Djarot, harus ada perhitungan agar peruntukannya juga dapat digunakan untuk sejumlah program mengurangi kemiskinan di Ibu Kota.

"Formula E kita dukung, tetapi berapa diperuntukkan? Kalau seumpama diperuntukkan untuk membangun rumah-rumah susun untuk rakyat itu jauh lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan," ujar dia.

"Kalau itu didistribusikan untuk bantuan permodalan bagi pengusaha kecil itu akan lebih fokus untuk membahagiakan warganya," kata Djarot.

Ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Baca juga: Djarot Sebut Dana Formula E Bisa untuk Kurangi Kemiskinan Warga DKI

Menurut dia, kondisi kemiskinan di Ibu Kota saat ini tidak sebanding dengan APBD DKI Jakarta yang sangat besar.

"Prihatin ya, karena APBD DKI Jakarta ini kan besar banget. Kita tunggu-tunggu sebetulnya katanya menyubsidi rakyat miskin untuk mendapatkan rumah layak huni. Ternyata rumah dibangun dengan DP 0 rupiah juga enggak jelas berapa. Padahal APBD-nya besar banget," ujar dia.

Djarot pun menyoroti program OK OCE yang pernah digaungkan Pemerintah Provinsi DKI.

Program tersebut sedianya digunakan untuk mengangkat rakyat kecil supaya bisa berusaha dengan baik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan perubahan 22 nama jalan di DKI Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi.

Anies mengatakan, penggunaan nama tokoh betawi merupakan apresiasi atas peran para tokoh tersebut dalam perjalanan Kota Jakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com