Sejumlah Kementerian dan Lembaga Teken MoU SPPT-TI, Publik Bisa Monitor Perkara Pidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kementerian dan lembaga menandatangani memorandum of understandinf (MoU) mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, lewat SPPT-TI, masyarakat bisa mengikuti proses penanganan tindak pidana secara terintegrasi dan akuntabel.

"Penanganan sistem pidana itu betul-betul terintegrasi, transparan dan akuntabel sehingga setiap orang bisa melihat perkara itu sedang di mana, kapan masuk, dan penanganannya sampai apa," kata Mahfud, Selasa.

Baca juga: Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Ia menjelaskan, SPPT-TI merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan informasi penanganan perkara, mulai dari kepolisian, kejaksaan, peradilan, hingga lembaga pemasyarakatan atau rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional.

“SPPT-TI akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum melalui kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Mahfud.

Mahfud menyebutkan, SPPT-TI akan dikembangkan dengan mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi dalam pertukaran data untuk mendukung penanganan perkara berbasis teknologi informasi.

Dokumen yang akan menggunakan TTE Tersertifikasi adalah: Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Polri, Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) untuk Kejaksaan.

Kemudian, Salinan Putusan Pengadilan untuk Mahkamah Agung; dan Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan (SPHMP) untuk Direktorar Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca juga: Mahfud MD Tak Persoalkan Menurunnya Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi-Maruf

“Dengan pengembangan dan implementasi ini, kedepannya saya harapkan SPPT-TI dapat menjadi aplikasi nasional dalam mendukung proses administrasi penegakan hukum agar menjadi lebih transparan dan akuntabel," kata Mahfud.

Adapun kementerian/lembaga yang meneken nota kesepahaman ini adalah Mahkamah Agung, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, serta Badan Siber dan Sandi Negara.