Kompas.com - 21/06/2022, 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan alasan kenapa pemekaran wilayah perlu dilakukan di Papua.

Diketahui, saat ini pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan mengenai 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan tiga provinsi baru di Papua.

"Pemekaran ini akan dapat mempercepat pembangunan. Kenapa? Satu, birokrasi pendek. Orang dari Asmat harus ngurus SMA, guru ngurus, harus ke Jayapura, biayanya berapa? Dari Boven Digoel harus ke Jayapura, jauh. Dari Paniai, Intan Jaya, harus ke Jayapura semua," ujar Tito saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: DPR Targetkan RUU Pembentukan 3 Provinsi di Papua Disahkan Akhir Juni

Tito menjelaskan, dengan adanya penataan ulang birokrasi di Papua, maka pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat.

Kemudian, reforma birokrasi dilakukan agar pelayanan publik menjadi lebih baik ke depannya.

"Ditambah kita tahu geografi Papua ini luas sekali ya, 3 kali Pulau Jawa. Dan medannya berat, hutan gunung. Ketersebaran masyarakat tinggi sekali. Karena itu, percepatan pembangunan ini salah satunya kuncinya adalah melakukan pemekaran," tuturnya.

Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.

Menurutnya, beberapa provinsi kini menjadi maju akibat pemekaran, seperti Lampung, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, hingga Sulawesi Tengah.

"Dulu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung daerah yang pegawai malas bekerja di sana. Sama dengan Sulawesi, mau ke Mamuju dulu males orang, saya pernah dinas di sana. Mau ke Sulteng saja lamban," kata Tito.

Baca juga: Mahfud Diminta Buka Data Survei yang Klaim 82 Persen Orang Papua Setuju Pemekaran

Tito berharap pemekaran ini bisa memicu percepatan pembangunan di Papua.

Dengan demikian, pemerintah bisa mulai melakukan pemekaran di Papua tahun depan.

"Kalau UU sudah selesai, tugas kami sambil koordinasi dengan DPR membuat road map-nya, langkah-langkah lapangannya, rapat antar lembaga, provinsi dan kabupaten semua intens. Saya sudah tugaskan Wamendagri untuk susun road map-nya," imbuhnya.

Sebelumnya, DPR telah menetapkan 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR pada 12 April 2022 lalu.

Tiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Nasional
PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Nasional
Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Nasional
Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Nasional
Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Nasional
Profil Kombes Ade Ary, Pengganti Budhi Herdi sebagai Kapolres Jaksel

Profil Kombes Ade Ary, Pengganti Budhi Herdi sebagai Kapolres Jaksel

Nasional
Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Gerindra, Punya Harta Rp 5,7 Miliar

Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Gerindra, Punya Harta Rp 5,7 Miliar

Nasional
DMC Dompet Dhuafa Kirim 300 Paket Hygiene Kit untuk Penyintas Banjir di Pakistan

DMC Dompet Dhuafa Kirim 300 Paket Hygiene Kit untuk Penyintas Banjir di Pakistan

Nasional
Peduli Penyintas Banjir Pakistan, Dompet Dhuafa Bantu Pembangunan Rumah Sementara

Peduli Penyintas Banjir Pakistan, Dompet Dhuafa Bantu Pembangunan Rumah Sementara

Nasional
KPK Akan Periksa Lukas Enembe di Kasus Suap dan Gratifikasi Terkait APBD Papua

KPK Akan Periksa Lukas Enembe di Kasus Suap dan Gratifikasi Terkait APBD Papua

Nasional
Jenderal Dudung Temui KSAD Turki, Bahas Potensi Kerja Sama Pengembangan Drone

Jenderal Dudung Temui KSAD Turki, Bahas Potensi Kerja Sama Pengembangan Drone

Nasional
Singgung Krisis Pangan, Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari

Singgung Krisis Pangan, Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari

Nasional
Prabowo, Panglima TNI, KSAD Dudung Hadiri Rapat di DPR Hari Ini

Prabowo, Panglima TNI, KSAD Dudung Hadiri Rapat di DPR Hari Ini

Nasional
Menlu Retno: Membebaskan Palestina dari Penjajahan adalah Utang Kita Bersama

Menlu Retno: Membebaskan Palestina dari Penjajahan adalah Utang Kita Bersama

Nasional
Profil Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Pemilu Gerindra

Profil Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Pemilu Gerindra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.