Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Pembekalan Antikorupsi, Kader Gerindra Diingatkan soal Mahalnya Biaya Politik

Kompas.com - 20/06/2022, 14:38 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Gerindra menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (20/6/2022) untuk mengikuti pembekalan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, pihaknya diingatkan oleh pimpinan KPK mengenai mahalnya biaya politik.

"Itu juga diingatkan kepada kami semua, misalnya biaya politik, baik dalam pencalegan legislatif ataupun dalam pilkada, beliau (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata) menyoroti itu dan kami mengakui bahwa proses demokrasi di tempat kita masih ada, dan itu tidak boleh terjadi," ujar Muzani kepada wartawan di Gedung KPK, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Gerindra-PKB Bangun Koalisi, PPP Harap Pilpres Diikuti Lebih dari 2 Paslon

Muzani menilai, pembekalan antikorupsi ini sangat bermanfaat bagi Gerindra.

Menurut dia, pembekalan oleh KPK ini berguna bagi pengelolaan partai politik yang merupakan sumber dari kepimimpinan bangsa, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

"Parpol adalah sebuah tempat di mana kader-kader bangsa ditempa dan digembleng menjadi pemimpin. Karena itu concern KPK adalah bagaimana sumber-sumber pendidikan kader bangsa menjadi lembaga yang bersih, lembaga yang terjaga," tutur dia.

Muzani mengatakan, Gerindra berterima kasih atas undangan yang diberikan KPK.

Dia menyebut, pemberantasan korupsi bukan hanya dilakukan dari hulu, melainkan sampai ke hilirnya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merasa pihaknya terbantu dalam penanganan pemberantasan korupsi setelah mengikuti pembekalan KPK.

"Partai Gerindra punya komitmen yang kuat untuk membantu KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Riza.

Baca juga: Sekjen dan 73 Pengurus Partai Gerindra Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Adapun pembekalan ini diikuti secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani beserta 73 pengurus Partai Gerindra.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program executive briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus partai politik (parpol) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

Pembekalan antikorupsi ini diikuti oleh seluruh pengurus Partai Gerindra di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Para pengurus partai yang tidak bisa hadir secara langsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK dapat mengikuti pembekalan ini secara daring melalui akun YouTube Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com