Ikut Pembekalan Antikorupsi, Kader Gerindra Diingatkan soal Mahalnya Biaya Politik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, pihaknya diingatkan oleh pimpinan KPK mengenai mahalnya biaya politik.

"Itu juga diingatkan kepada kami semua, misalnya biaya politik, baik dalam pencalegan legislatif ataupun dalam pilkada, beliau (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata) menyoroti itu dan kami mengakui bahwa proses demokrasi di tempat kita masih ada, dan itu tidak boleh terjadi," ujar Muzani kepada wartawan di Gedung KPK, Senin (20/6/2022).

Muzani menilai, pembekalan antikorupsi ini sangat bermanfaat bagi Gerindra.

Menurut dia, pembekalan oleh KPK ini berguna bagi pengelolaan partai politik yang merupakan sumber dari kepimimpinan bangsa, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

"Parpol adalah sebuah tempat di mana kader-kader bangsa ditempa dan digembleng menjadi pemimpin. Karena itu concern KPK adalah bagaimana sumber-sumber pendidikan kader bangsa menjadi lembaga yang bersih, lembaga yang terjaga," tutur dia.

Muzani mengatakan, Gerindra berterima kasih atas undangan yang diberikan KPK.

Dia menyebut, pemberantasan korupsi bukan hanya dilakukan dari hulu, melainkan sampai ke hilirnya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merasa pihaknya terbantu dalam penanganan pemberantasan korupsi setelah mengikuti pembekalan KPK.

"Partai Gerindra punya komitmen yang kuat untuk membantu KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Riza.

Adapun pembekalan ini diikuti secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani beserta 73 pengurus Partai Gerindra.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program executive briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus partai politik (parpol) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

Pembekalan antikorupsi ini diikuti oleh seluruh pengurus Partai Gerindra di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Para pengurus partai yang tidak bisa hadir secara langsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK dapat mengikuti pembekalan ini secara daring melalui akun YouTube Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK.