Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Bantah Ada "Deal" Antara Surya Paloh dengan Jokowi Agar Kader Nasdem Tak Kena "Reshuffle"

Kompas.com - 15/06/2022, 18:41 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah adanya pembicaraan untuk menegosiasikan jatah kursi menteri Nasdem di kabinet, antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo.

Pertemuan yang dimaksud yaitu terjadi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022) kemarin.

“Itu enggak mungkin. Kita dapat jatah di kabinet itu kan enggak hanya sekarang, itu sudah terjadi ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019,” tutur Ali ditemui di kawasan parkir timur Senayan pascaapel persiapan Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem, Rabu (15/6/2022).

Ia menegaskan bahwa partainya tidak akan terpengaruh dengan apapun keputusan Jokowi terkait kabinet.

“Karena kita tidak pernah mentransaksionalkan itu, itu yang saya katakan dari kemarin apapun nanti keputusan Presiden tentang kabinet tidak akan merubah posisi Nasdem di koalisi,” sebutnya.

Baca juga: Puan Soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Hak Prerogatif Presiden

Ali menyatakan, pihaknya tak mengkhawatirkan posisi menteri dari Partai Nasdem di dalam pemerintahan. Sebab, ia meyakini bahwa kader Nasdem yang ditempatkan di kabinet memiliki kinerja yang baik.

“Kalau hari ini kita lihat ada reshuffle dan kader Partai Nasdem tetap dipercaya di kabinet karena alhamdulilah, mereka menteri berprestasi,” kata dia.

Terakhir, Ali menuturkan hingga saat ini Partai Nasdem tetap memiliki jatah tiga kursi menteri.

Sehingga berbagai pihak tak perlu mencurigai ada negosiasi politik antara Surya dengan Jokowi.

“Beda halnya jika Nasdem dapat jatah lima kursi (menteri) itu patut kita pertanyakan,” imbuh dia.

Dikutip dari Kompas.id, pertemuan Surya dengan Jokowi disebut sebagai upaya agar menteri dari Partai Nasdem tak terkena reshuffle.

Sumber Kompas itu mengungkapkan, berkat pertemuan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak jadi diganti.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Politik Akomodatif Jokowi

“Sementara yang diganti jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Perdagangan,” ucap sumber tersebut.

Di sisi lain, reshuffle Kabinet Indonesia Maju telah berlangsung hari ini.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diganti dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sedangkan jabatan Menteri ATR/BPN diduduki oleh mantan Panglima TNI Hadi Tjahjono yang menggantikan Sofyan Djalil.

Sementara, tiga menteri dari Partai Nasdem yang masih menghuni Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com