Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transisi Endemi, Publik Bersedia Tetap Pakai Masker bila Covid-19 Memburuk

Kompas.com - 13/06/2022, 08:34 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, 90 persen responden bersedia tetap menggunakan masker jika terjadi perburukan situasi Covid-19 di Indonesia.

Padahal, di sisi lain, 77 responden memberikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah melonggarkan aturan penggunaan masker di ruang terbuka.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan pada 24-29 Mei 2022 tersebut menunjukkan, meski publik antusias terhadap aturan mobilitas sosial dan protokol kesehatan yang lebih bebas, mereka tetap bersedia patuh jika pengetatan kembali dilakukan.

"Tak sulit bagi masyarakat bersikap adaptif dengan perkembangan situasi pandemi," kata peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dikutip dari Harian Kompas, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Ramaikan Jakarta Fair 2022, Pengunjung Tertib Pakai Masker

Langkah yang diambil pemerintah untuk melonggarkan kebijakan protokol kesehatan dalam masa transisi menuju endemi diterima oleh masyarakat lantaran upaya pengendalian Covid-19 yang dilakukan sudah membaik.

Hal tersebut terlihat dari data survei yang menunjukkan 70,1 persen responden yakin pemerintah mampu untuk menangani bila terjadi perburukan situasi Covid-19 dalam waktu dekat.

Rangga menyampaikan, selain alasan pandemi yang sudah relatif membaik, vaksinasi juga menjadi alasan bagi responden yang cenderung menerima kebijakan pelonggaran kebijakan masker di masa transisi menuju endemi.

"Di mata responden, sikap ini dilandasi perasaan aman setelah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga (booster)," kata Rangga.

Meski jumlah responden yang setuju dengan langkah pemerintah melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan, lebih kurang seperempat responden cenderung tak setuju.

Baca juga: Epidemiolog Imbau Masyarakat Tetap Gunakan Masker meski Pelonggarannya Diperluas

Namun demikian, hasil jajak pendapat menunjukkan, tidak sampai 1 persen responden yang menolak kebijakan pelonggaran penggunaan masker akibat khawatir akan perburukan Covid-19.

"Justru, sebagian besar penolakan dari responden ini dilatarbelakangi kebiasaan menggunakan masker selama dua setengah tahun terakhir. Memakai masker sudah jadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dalam dua tahun terakhir ini," kata Rangga.

Pengumpulan data dalam jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon.

Jajak pendapat dilakukan terhadap 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 3,09 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com