Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Skala Prioritas PDI-P untuk Pemilu, Hasto: Manuver Kita Manuver Kerakyatan

Kompas.com - 10/06/2022, 17:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa yang saat ini menjadi skala prioritas partainya yaitu bergerak turun ke bawah membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyebut partainya fokus pada manuver kerakyatan, daripada manuver politik pemilu yang belakangan ditunjukkan sejumlah elite partai politik.

"Upaya menyiapkan pemilu dengan cara-cara organisasi mengedepankan kepentingan politik yang untuk rakyat, bukan cara-cara individual, bukan dengan cara-cara manuver elite," kata Hasto saat membuka acara pelatihan kader perempuan PDI-P di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

"Sehingga manuver kita adalah manuver kerakyatan, manuver yang bergerak ke bawah. Setuju? (setuju)," lanjut Hasto diikuti jawaban setuju para peserta pelatihan kader perempuan.

Baca juga: Menilik Potensi Rintangan dalam Poros Koalisi PKB-PKS

Oleh karena itu, Hasto menyatakan bahwa PDI-P tidak tergoda dengan adanya manuver-manuver sejumlah elite partai politik untuk 2024.

Hasto mengatakan, partainya tidak tergoda dengan langkah elite parpol yang belum-belum, sudah melakukan pergerakan tambahan untuk 2024.

Dia kembali menegaskan bahwa terkait Pemilihan Presiden (Pilpres), di internal partai hanya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang memiliki wewenang mempertimbangkan.

Hasto pun menyebut hal tersebut sebagai sebuah mandat yang harus ditaati seluruh jajaran partai.

"Mandatnya terbukti, 2014, 2019 lahirnya kepemimpinan Pak Jokowi yang mampu membawa kemajuan Indonesia raya saudara-saudara sekalian. Dan itu harus dilanjutkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto menjabarkan bagaimana PDI-P lebih sibuk untuk menyiapkan proses membentuk seorang pemimpin melalui kaderisasi.

Baca juga: Pengamat: Capres-Cawapres yang Didukung Koalisi PKB-PKS Berpotensi Menang

Dalam prosesnya, PDI-P ingin membentuk seorang pemimpin yang terus berpihak pada kepentingan rakyat.

"Sejak zaman Bung Karno, Bu Mega sampai sekarang dan ke depan itulah cara PDI-P mempersiapkan pemimpin melalui proses kaderisasi saudara-saudara sekalian," tuturnya.

"Jadi masalah pemimpin ini bukan sekadar masalah elektoral," lanjut dia.

Sebagai informasi, belakangan muncul para elite yang seakan melakukan manuver politik untuk Pemilu dan Pilpres 2024.

Sejumlah elite politik itu berkumpul dan bahkan sudah ada yang memutuskan membentuk koalisi. Satu koalisi yang sudah terbentuk yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang kini dihuni Golkar, PAN dan PPP.

Dua hari belakangan, PKB dan PKS juga mengumumkan rencana membentuk koalisi untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Minim Tokoh Buat Diusung Capres Bakal Jadi Problem Koalisi PKS-PKB

Kedua partai itu pun mengaku masih terbuka akan partai politik lain untuk ikut bergabung, jika kelak koalisi sudah terbentuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com