Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2022, 16:52 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, koalisi yang dijajaki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memiliki tokoh yang dapat ditawarkan menjadi calon presiden.

Menurut Umam, hal itu menjadi salah satu masalah yang dimiliki koalisi tersebut di samping perolehan suara kedua partai yang belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Masalah lainnya, kedua partai itu juga belum memiliki tokoh pemimpin yang relatif marketable untuk diusung dalam Pilpres 2024 mendatang," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Minim Tokoh Buat Diusung Capres Bakal Jadi Problem Koalisi PKS-PKB

Ia menyebutkan, elektabilitas tokoh yang ditawarkan masing-masing partai, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, masih jauh tertinggal dibanding tokoh lainnya.

"Artinya, belum tampak ada leadership dan center of gravity yang riil dari bersatunya PKB dan PKS ini," ujar Umam.

Kendati demikian, Umam menilai, jika PKB dan PKS bersatu untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, maka capres dan cawapres yang diusung punya potensi besar untuk menang.

Sebab, PKB dan PKS dapat mengonsolidasikan dan menyapu bersih pemilih dengan latar belakang Muslim, terutama dari segmen muslim moderat maupun konservatif.

"Bahkan, bersatunya mesin politik PKB dan PKS akan jauh lebih efektif dibanding bersatunya PAN dan PPP, karena para kader kedua partai itu memiliki loyalitas dan militansi yang lebih tinggi dibanding yang lain," ujar Umam.

Baca juga: PKB-PKS Jajaki Koalisi, Demokrat: Komunikasi antara Kita Terjalin Baik

Di samping itu, Umam menilai, koalisi yang dibangun PKB dan PKS memiliki ujian tersendiri karena basis pemilih keduanya memiliki paradigma politik yang bertolak belakang.

Ia mengatakan, PKB lahir dari Nahdlatul Ulama yang merepresentasikan Islam moderat, sedangkan PKS lahir dari gerakan Tarbiyah cenderung konservatif.

"Akibatnya, dalam berbagai momentum politik, relasi PKB dan PKS ini ibarat air dan minyak. Keduanya sulit bertemu dan para kadernya di lapangan, maupun di jagad maya, juga sering berbenturan satu sama lain," kata Umam.

"Karena itu, wacana koalisi PKB dan PKS patut diuji konsistensinya. Benarkah wacana koalisi PKB dan PKS itu didasarkan pada hadirnya ruang dialog paradigmatik dan kalkulasi politik yang matang di antara keduanya?" ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, PKB dan PKS menjajaki koalisi yang diharapkan dapat menjadi poros ketiga dalam Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Sinyal Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik, PPP: Kalau Konstruksinya Pemilu, Belum Cukup Usung Capres

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, koalisi yang dijajakinya terbuka bagi siapa pun yang hendak maju, termasuk apabila PKB mengajukan Muhaimin sebagai calon presiden.

Namun, ia mengingatkan, penentuan nama calon presiden merupakan keputusan bersama koalisi dengan mempertimbangkan rekam jejak dan elektabilitas tokoh yang akan diusung.

"Kalau Cak Imin cocok, PKS ready dan siap, enggak masalah, tapi kami baru berdua nanti datang satu lagi, welcome, saya yakin Demokrat atau partai yang lain kami dengan PKB mengundang dengan pintu terbuka," kata Aboe, Kamis (9/6/2022).

Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku partainnya terbuka untuk mengusung calon lain meski sebelumnya ngotot untuk mencalonkan Muhaimin sebagai presiden.

"Kalau tidak bergerak sendiri tentu bersama-sama ya mendialogkan. Apakah Gus Muhaimin harga mati buat PKB, harga mati, tapi kalau ada teman yang koalisi tentu bukan harga mati lagi tapi kompromi," kata Jazilul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.