Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIB Tanda Tangani Nota Kesepahaman, Airlangga: Kita Berupaya Tak Ada Politik Identitas dan Polarisasi di Masyarakat

Kompas.com - 06/06/2022, 07:16 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan momentum bersejarah bagi ketiga partai.

KIB terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Airlangga mengatakan, salah satu poin dalam kerja sama itu, adalah KIB berupaya agar tak ada polarisasi tajam di masyarakat yang diakibatkan persaingan politik menjelang dan seusai pemilu.

"Sebetulnya statement-nya sudah sangat jelas bagaimana kita bangun ke depan agar politik kita yang bukan politik identitas dan ini sesuai dengan apa yang diupayakan agar masyarakat kita tidak terpolarisasi terbelah dan kita sesuaikan dengan judul koalisi ya bersatu," kata Airlangga usai Penandatanganan Nota Kesepahaman dalam acara Silaturahim Nasional KIB di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

Baca juga: Silatnas KIB Dihadiri Luhut, Ketum Projo, dan Dugaan Adanya Restu Dari Istana..

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, nota kesepahaman juga menegaskan, KIB terbuka terhadap partai-partai lain yang ingin bergabung.

"Tentu terbuka itu artinya kan sudah bertiga. Nanti kalau sudah cocok, kita berunding kita akan terima," kata Zulkifli.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, KIB tidak punya resistansi untuk mengusung figur calon presiden (capres) dari luar koalisi.

Ia memiliki keyakinan bahwa figur capres terbaik bisa jadi muncul dari pihak eksternal.

“Koalisi Indonesia Bersatu tidak alergi (usung capres) dari luar koalisi sepanjang memenuhi hal-hal yang kita sepakati secara bulat,” tutur Suharso.

Baca juga: Partai Golkar, PAN dan PPP Tanda Tangani Nota Kesepahaman KIB

Dalam acara tersebut hadir pula Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Zainudin Amali. Ketua Projo Budi Arie Setiadi juga tampak hadir.

Koalisi ini terbentuk 12 Mei 2022 pasca-pertemuan antara ketiga ketua umum parpol tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com