Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2022, 06:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai politik (parpol) dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menandatangani nota kesepahaman yang menunjukkan komitmen bersama untuk bekerja sama.

Penandatanganan itu dilakukan dalam acara bertajuk Silaturahim Nasional yang digelar pada Sabtu (4/6/2022) di Plataran, Senayan, Jakarta.

Berbagai tokoh politik dari ketiga parpol tersebut turut menghadiri perhelatan itu.

Tokoh politik misalnya politikus senior Golkar Aburizal Bakrie dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang diketahui menjabat sebagai Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, yang menarik perhatian publik adalah kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi.

Baca juga: Ketika Airlangga Sodorkan Kepalan Tangan pada Luhut Saat Silatnas KIB

Dalam pengamatan Kompas.com, keduanya hadir sejak awal acara dimulai.

Luhut dan Budi pun turut bergandengan tangan dengan para tokoh KIB saat menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" sebagai pembuka rangkaian acara.

Keduanya juga naik podium dan berfoto bersama para pengurus parpol KIB.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kehadiran keduanya semakin memunculkan dugaan adanya keterlibatan Istana terkait pembentukan poros politik baru tersebut.

Restu Jokowi

Adi mengatakan, kehadiran Budi memunculkan sinyal bahwa Presiden Joko Widodo memberi restu pembentukan KIB.

Pasalnya, Budi bukan merupakan bagian dari ketiga parpol dalam koalisi itu, yakni Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Terkait (kedatangan) Budi itu makin menguatkan tudingan ‘sinyal’ Istana dalam KIB, karena Budi hanya sebatas ketua relawan, bukan ketua umum partai politik,” tutur Adi kepada Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Baca juga: Luhut dan Ketum Projo Datang ke Silatnas KIB, Sinyal Restu Jokowi?

Ia menjelaskan, wajar jika kehadiran Budi dan Luhut memunculkan kesan adanya “pesan Istana” dalam pembentukan KIB.

Meskipun demikian, anggapan itu sulit dibuktikan secara langsung.

“Tapi fakta itu sulit dibantah, kadang. Karena apa pun judulnya, LBP dan Budi orangnya Jokowi,” sebutnya.

Kendaraan untuk Ganjar

Lebih lanjut Adi pun membuka kemungkinan bahwa KIB dibentuk sebagai kendaraan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi kandidat calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“KIB sejak awal selalu dikaitkan dengan Ganjar Pranowo, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ucap dia.

“Misalnya KIB memasukkan nama Ganjar sebagai salah satu figur yang (masuk dalam) radar pencapresan mereka,” jelas dia.

Selain itu, kehadiran Budi juga dapat dimaknai bahwa Jokowi pun menyetujui jika KIB hendak mengusung Ganjar.

Baca juga: Airlangga: KIB Memiliki Komunikasi yang Baik dengan PDI Perjuangan-Gerindra-Nasdem

Sebab, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Projo di Magelang, Jawa Tengah, 21 Mei 2022, Jokowi meminta agar Projo tak terburu-buru membahas pencapresan 2024.

“Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini,” kata Jokowi kala itu.

Banyak pihak menafsirkan pernyataan Jokowi itu ditujukan untuk Ganjar yang mendampinginya menghadiri acara tersebut.

Adi menjelaskan, apa pun tudingannya, KIB adalah poros politik yang siap mendukung capresnya sendiri.

Belum bahas pencapresan

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, koalisi belum membahas figur yang bakal dipilih sebagai capres.

Ia menyatakan, ada banyak tokoh dari internal koalisi dan eksternal yang layak.

Dari pihak internal KIB, Zulkifli mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa adalah figur yang layak menjadi capres.

Baca juga: Ketum Projo Hadiri Silatnas KIB, Zulkifli Hasan: Tanya Airlangga Itu

Namun, ia tak menafikan bahwa figur di luar partai seperti Ganjar dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mungkin untuk diusung.

Sementara itu, Suharso menegaskan bahwa KIB tak mempunyai resistensi pada figur-figur dari luar koalisi.

“Koalisi Indonesia Bersatu tidak alergi dari luar koalisi sepanjang memenuhi hal-hal yang kita sepakati secara bulat,” paparnya.

Pesan PDI-P

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerangkan lebih memilih untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terlebih dulu ketimbang membentuk koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024.

Pasalnya, masih ada cukup waktu untuk membahas koalisi karena batas waktu pencalonan presiden baru ditentukan September 2023.

“Mari dahulukan buru prestasi buat rakyat bersama Presiden Jokowi, nanti ada momentum yang tepat bagi kita untuk merancang kerja sama di dalam Pilpres 2024,” jelas Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

“Jadi jangan bawa energi kontestasi terlalu dini yang kemudian menguras energi kita, kontestasi harus dibawa ke bawah, mari ramai-ramai membuat prestasi untuk rakyat,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Nasional
Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Nasional
Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Nasional
Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.