Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompasianer Yon Bayu

Blogger Kompasiana bernama Yon Bayu adalah seorang yang berprofesi sebagai Penulis. Kompasiana sendiri merupakan platform opini yang berdiri sejak tahun 2008. Siapapun bisa membuat dan menayangkan kontennya di Kompasiana.

Saat Gus Yahya Melawan Arus

Kompas.com - 26/05/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membawa NU ke ranah politik.

Gus Yahya menyeru kepada partai-partai politik untuk tidak menggunakan NU menjadi senjata kompetisi politik.

Menurut Gus Yahya, NU milik semua bangsa sehingga jika dibiarkan terus begini (terseret dalam arus politik praktis), tidak sehat.

Gus Yahya juga meminta partai politik tidak menggunakan politik identitas agama, termasuk mengekploitasi identitas NU untuk politik. NU selalu untuk bangsa, cetus Gus Yahya. (Kompas, 24 Mei 2022).

Pernyataan Gus Yahya dapat kita maknai dari dua sisi. Pertama, Gus Yahya sedang mengembalikan marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang hanya bergerak di ranah dakwah dan pendidikan sebagaimana Khittah 1926 yang dideklarasikan dalam Muktamar NU 1984 di Situbondo.

Sejak tokoh-tokoh NU mendirikan Partai Kebanagkitan Bangsa (PKB) tahun 1998, Kittah 1926 nyaris tidak bergaung lagi.

Bahkan ada upaya pengaburan di mana deklarasi 1984 dilakukan hanya sebagai upaya menyelamatkan NU dari tekanan rezim Orde Baru.

Sebab jauh sebelumnya NU pun pernah menjadi partai politik setelah keluar dari Masyumi dan menjadi pemenang ketiga di Pemilu 1955.

Kedua, Gus Yahya sedang berupaya “membersihkan” rumah besar NU dari kelompok oportunis yang memanfaatkan NU semata untuk kepentingan politik.

Keberhasilan duet Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua PBNU (saat itu) KH Said Aqil Siradj “menekan” Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk “membatalkan” Mahfud Md sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, menjadi tonggak sekaligus role model yang membangkitkan antusiasme Nahdliyin di akar rumput untuk mulai bermimpi meraih jabatan-jabatan politis di pemerintahan melalui NU.

Pernyataan “Mahfud bukan kader NU” sehingga tidak ada jaminan Nahdliyin akan mendukung Jokowi, sangat heroik karena menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik yang bisa menjadi pembeda hasil pilpres.

Dengan jumlah anggota yang diklaim antara 70-90 juta orang, NU sangat seksi digunakan sebagai alat tawar kepada pihak manapun.

Pada titik tertentu, NU tidak lagi menjadi kekuatan moral dan elitenya tidak menempatkan diri sebagai guru bangsa.

Sikap Gus Yahya menjadi sangat menarik karena berani melawan arus. Terlebih larangan tersebut tidak sebatas dukung-mendukung partai politik.

Kader-kader NU juga dilarang menggunakan identitasnya terlibat dalam dukung-mendukung calon presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com