Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengkarut minyak goreng belum juga tuntas. Harganya masih tinggi dan stoknya masih saja langka di sejumlah daerah.

Terkait ini, Presiden Joko Widodo memberi tugas baru untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia dipercaya membantu proses distribusi minyak goreng.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

Luhut berharap, dirinya dan jajaran pemerintah dapat segera mengatasi persoalan ini.

"Kita berharap itu bisa nanti kita tidak terlalu lama kita selesaikan," ujarnya.

Baca juga: Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Lantas, apa saja tugas Luhut dalam urusan minyak goreng yang diamanatkan Jokowi?

Peran Luhut

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menjelaskan, Luhut diminta langsung oleh Presiden untuk membantu ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa Bali," kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Dalam melaksanakan tugas itu, Luhut tak sendiri. Dia juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.

Baca juga: Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain untuk mengurus persoalan teknis mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," ujar Jodi.

Jodi menambahkan, pemerintah bakal menggunakan aplikasi digital untuk melaksanakan pengawasan ini.

Diharapkan, persoalan mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia dapat segera teratasi.

"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," kata dia.

Manfaatkan aplikasi

Sementara itu, Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, peran Luhut dalam urusan ini seperti sutradara yang membantu pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah.