Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

Kompas.com - 23/05/2022, 16:28 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Frekuensi sejumlah tokoh yang bakal bertemu dengan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diperkirakan semakin marak menjelang tahun politik atau menyongsong pemilihan umum dan pemilihan presiden-wakil presiden 2024.

Para elite partai politik kerap sowan kepada para kyai-kyai NU menjelang pemilihan kepala daerah sampai pilpres. Begitu juga dengan para pengurus PBNU yang kerap ditemui oleh para petinggi parpol menjelang pemilu.

Walau NU sampai saat ini tetap menyatakan sebagai organisasi masyarakat dan menyatakan tidak terlibat dalam politik praktis, sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984, tetapi kharisma organisasi itu tetap memikat para elite politik.

Kekuatan politik NU dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, sebagai langkah Orde Baru dan Presiden Soeharto buat menyederhanakan dan "mengendalikan" partai politik.

Baca juga: SMRC: PDI-P Cenderung Akan Koalisi dengan NU untuk Pilpres 2024

Ketika Orde Baru runtuh dan memasuki Era Reformasi, para tokoh NU seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Mustofa Bisri, dan beberapa orang lainnya kemudian mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buat menyalurkan aspirasi politik mereka. Namun, PKB bukan bagian dari NU, meski basis pemilihnya adalah warga Nahdliyin dam pesantren.

Akan tetapi, PKB bukan partai politik resmi NU. Selain itu, NU sebagai ormas juga tidak bisa terjun ke politik praktis sesuai hasil Muktamar 1984.

Walau demikian, seiring waktu terbangun citra NU lekat dengan PKB dan sebaliknya.

Maka dari itu, dalam Muktamar Ke-34 NU di Lampung, Desember 2021 lalu, Gus Yahya menegaskan ingin PBNU menjaga jarak dengan semua partai politik dan kepentingan politik di Tanah Air.

Bertemu dengan Puan

Pada 15 Maret 2022 lalu. Saat itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menemui Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau kerap disapa Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta.

Meski dalam jumpa pers kedua tokoh itu menyampaikan mereka membicarakan persoalan kebangsaan saat dialog, tetapi aroma politik bisa tercium. Sebab, Puan diperkirakan akan dijagokan dalam ajang pemilihan presiden 2024 mendatang.

Apalagi partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin sang ibu, Megawati Soekarnoputri, saat ini menjadi partai penguasa.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022) untuk bertemu dengan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf.Istimewa Ketua DPR RI Puan Maharani menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022) untuk bertemu dengan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Saat itu Puan mengatakan, PDIP akan bahu membahu bersama NU menjaga harmoni dan keseimbangan seluruh umat beragama. Selain itu, menurut Puan, pembangunan bangsa tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bergotong-royong.

Baca juga: Gelar Konferensi Besar 2022, NU Bentuk 19 Peraturan dan Pedoman Organisasi

"NU bersama PDI Perjuangan tentu saja punya konstituen atau rakyat yang sama yaitu wong cilik, karenanya kami berharap ke depan apa yang menjadi tugas-tugas dari PDIP dan NU bisa sama-sama kami sinergikan, bisa sama-sama kami lakukan secara konkret sampai ke bawah," kata Puan.

Di sisi lain, Gus Yahya berharap NU bisa terlibat bekerja sama dengan DPR maupun juga dengan PDIP.

"Kita mencapai banyak kesepahaman mengenai bagaimana kita saling berbagi tugas sekaligus juga bersinergi satu sama lain agar apa yang masalah-masalah yang dirasakan oleh rakyat bisa lebih efektif dicarikan jalan keluarnya," kata Gus Yahya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com