Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

KOMPAS.com - Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan bersama.

Sistem politik memiliki suatu ukuran tertentu sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dalam suatu sistem politik.

Sebuah sistem politik telah memiliki kapabilitas apabila telah mampu menghadapi kenyataan dan tantangannya di dalam kehidupan politik. Sehingga dengan kapabilitasnya, sistem politik mampu memiliki daya tahan terhadap perkembangan situasi politik.

Sebuah sistem politik dapat dilihat kapabilitasnya dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah kapabilitas responsif.

Pengertian Kapabilitas Responsif

Kapabilitas responsif adalah daya tanggap sebuah sistem politik yang ditentukan oleh hubungan antara input dan output.

Suatu sistem politik harus selalu peka terhadap setiap tekanan yang timbul dari lingkungan di dalam masyarakat maupun dari luar di luar masyarakat.

Baca juga: Kapolri Instruksikan Jajaran Responsif terhadap Kemauan Masyarakat

Kapabilitas responsif juga dapat dikatakan sebagai ukuran kemampuan sistem politik untuk menggambarkan seberapa besar daya respon dari sistem politik terhadap tekanan dari sebuah tuntutan.

Derajat responsif suatu sistem politik bergantung pada sistem politik yang berlaku dalam negara tersebut. Contohnya, apabila dalam suatu negara menerapkan kerajaan birokratik, maka aktivitas pemerintahan ada di bawah kendali raja.

Elite politik selalu terikat pada satu-satunya input politik, oleh sebab itu derajat kapabilitas responsifnya rendah.

Sebaliknya, sistem politik yang terbuka akan masukan atau input dari kelompok kepentingan atau partai politik, maka derajat kapabilitas responsifnya tinggi karena harus menghadapi tuntutan dan tekanan.

Kapabilitas Responsif Sistem Politik Indonesia

Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila. Dalam sistem politik demokrasi Pancasila, keseimbangan antara tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia maupun leagalitas kelompok lebih diharmoniskan.

Proses pengambilan keputusan berdasarkan saluran-saluran tertentu yang lebih resmi menjadi sandaran kekuatan dan tidak memperhatikan pola-pola demokrasi barat.

Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah untuk meniadakan gerakan ekstra parlemen.

Referensi

• Harnawansyah, Fadhillah. 2020. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka