Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Disebut Negara Paling Tidak Responsif terhadap Krisis Iklim

Kompas.com - 08/12/2021, 14:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Stop Bencana Mellisa Kowara mengungkapkan, Indonesia menjadi negara paling tidak responsif terhadap adanya krisis iklim.

Berdasarkan data dari YouGov, Mellisa mengatakan bahwa Indonesia berada di atas Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, India, Meksiko, Thailand dan Australia sebagai negara yang masyarakatnya tidak responsif terhadap krisis iklim.

"Indonesia satu negara yang paling banyak orang tidak percaya terhadap adanya krisis iklim," kata Mellisa dalam acara virtual bertajuk "Deklarasi Darurat Iklim: Satu Langkah Cegah Bencana", Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Jokowi: Jangan Rusak dan Eksploitasi Kekayaan Lingkungan Berlebihan

Namun, Mellisa menilai hal tersebut bukan sepenuhnya masyarakat Indonesia tidak percaya adanya krisis iklim.

Melainkan ada pula yang percaya, tetapi menilai bahwa krisis iklim diakibatkan adanya aktivitas manusia yang berlebihan terhadap perusakan lingkungan.

Sehingga, kata dia, ada masyarakat yang memercayai bahwa bencana alam merupakan hukuman dari Tuhan lantaran ulah manusia.

"Dan itu sangat berbahaya, karena mengakibatkan orang-orang untuk tidak bergerak, tidak melakukan reaksi, tidak berubah," ucap Mellisa.

Kendati demikian, ia menilai bahwa kenyataan bahwa Indonesia negara paling banyak yang tidak percaya terhadap krisis iklim, tidak sepenuhnya bisa disalahkan kepada masyarakat.

Baca juga: Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Menurut dia, masalah itu diakibatkan kurangnya pemahaman dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah dalam mensosialisasikan krisis iklim pada masyarakat.

"Pengertian terhadap sains di balik krisis ini juga tidak terlihat di pemangku kebijakan," ujar dia.

Ia pun mencontohkan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan terkait banjir besar di Kalimantan diakibatkan curah hujan.

"Oke, lalu? Bisa apa kita?," ujar Mellisa.

Tak hanya itu, pernyataan berikutnya yang dinilai menyakitkan adalah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait deforestasi dan pembangunan.

Baca juga: Di RDP, Komisi IV Kritik Pernyataan Menteri LHK soal Pembangunan dan Deforestasi

Ia menyinggung pernyataan yang dinilainya bertolak belakang dengan tugas dan fungsi Menteri LHK yaitu melindungi lingkungan.

"Seharusnya, kementerian lingkungan hidup itu melindungi lingkungan hidup tapi kenyataannya tidak. Dan pernyataannya dia yang membuat membuka mata kita semua bahwa memang tidak ada pemahaman terhadap krisis iklim yang komprehensif bahkan di tingkat kementerian, bahkan di tingkat menteri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com