Reformasi 1998, Quo Vadis?

DALAM kajiannya berjudul "Early Thoughts on the Violence of May 13 and 14, 1998, in Jakarta" (Indonesia 66, October 1998), James T. Siegel menyatakan bahwa kekerasan Mei 1998, khususnya di Jakarta, bukanlah semata-mata sebuah agenda politik, tetapi hasil dari proyek kebudayaan.

Itu artinya, kekerasan yang terjadi dalam bentuk perusakan, penjarahan, pembakaran, bahkan perkosaan, pada 24 tahun yang lalu memang merupakan buah dari rekayasa perbedaan kelas sosial.

Rekayasa yang di masa kolonial Belanda dikenal dengan sebutan "pribumi dan non pribumi" dan diwariskan dalam sejumlah prasangka rasial seperti "Cina atau bukan Cina", telah menciptakan kesenjangan sosial yang tak mudah lagi untuk dijembatani.

Masih diperparah dengan ketimpangan ekonomi yang semakin mempertebal dan memperdalam perbedaan yang tanpa dasar terhadap liyan.

Perbedaan yang hanya diformulasikan dalam peringatan SARA (Sosial, Agama, Rasial) dan didupai dengan slogan Bhineka Tunggal Ika justru tampak rawan dan rapuh untuk dimanfaatkan demi kepentingan sepihak belaka.

Masuk akal jika kekerasan yang kerap dialami sebagian besar warga Tionghoa di Indonesia mendapatkan saat dan tempat yang tepat di bulan Mei 1998.

Bulan yang merupakan puncak dari krisis ekonomi dan politik dari kekuasaan rezim Orde Baru lantaran terlalu lama dibuai dan dikeroposkan oleh beragam praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Itulah mengapa agenda aksi dari Reformasi 1998 tampak berikhtiar untuk membersihkan segala praktik yang telah menjerumuskan negara bangsa ini ke dalam jurang kesenjangan dan ketimpangan, termasuk kekerasan berbau rasial.

Muluskah agenda itu dikerjakan? Apa saja yang sudah dikerjakan? Ke arah manakah agenda itu bergerak hingga saat ini?

Tentu, layak untuk diakui bahwa Reformasi 1998 telah membawa beragam perubahan. Di antaranya, kebebasan berpikir dan berpendapat semakin dijamin oleh undang-undang.

Maka tak heran jika keberadaan media massa, terutama media sosial (medsos), cukup memberi sumbangan yang besar dan menentukan.

Dengan kata lain, saat ini siapapun dapat mengabarkan pesan dan, dengan demikian, menjadi media bagi sesama yang lain.

Namun, masalahnya adalah kebebasan itu sama sekali belum mampu memuluskan jalan pengungkapan, apalagi penyingkapan, berbagai kekerasan yang terjadi menjelang Reformasi 1998.

Buktinya, Tragedi Trisakti dan Semanggi, serta kekerasan terhadap warga masyarakat Tionghoa dan rakyat miskin kota selama Mei 1998 masih tetap misteri.

Bahkan prasangka rasial yang bernada "anti-Cina" belum juga sirna dari cara pandang masyarakat pada umumnya.