Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kehendak Golkar Usung Capres dan "Memantrai" Elektabilitas Airlangga

Kompas.com - 20/05/2022, 05:07 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai harus berupaya keras meyakinkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jika ingin diusung sebagai calon presiden dari koalisi Indonesia Bersatu.

Sebab sampai saat ini tingkat elektabilitas Airlangga masih terpaut jauh dengan sejumlah sosok sejumlah tokoh yang diperkirakan bakal meramaikan bursa bakal calon presiden 2024.

Menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, sampai saat ini modal Partai Golkar terkait jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam koalisi Indonesia Bersatu menjadi yang paling besar.

Partai Golkar mendapatkan 85 kursi di parlemen atau setara dengan 14,7 persen dalam Pemilu 2019. Sedangkan perolehan total suara nasional Partai Golkar saat itu adalah 17.596.839 atau 12,57 persen.

Baca juga: Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Sementara itu, PAN mendapatkan 44 kursi di Senayan atau setara dengan 7,6 persen. Mereka mendapatkan 9.572.623 suara nasional yang sebanding dengan 6,84 persen.

Sedangkan PPP berada satu tingkat di bawah PAN dengan jumlah capaian 19 kursi di parlemen atau 3,3 persen.

Dengan membentuk koalisi, ketiga partai itu memang bisa mengusung calon presiden karena sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yakni minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Legislatif sebelumnya.

Baca juga: Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Akan tetapi, elektabilitas Airlangga sampai saat ini masih perlu ditingkatkan. Dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia pada rentang 14 sampai 19 April 2022, elektabilitas Airlangga masih kurang menjanjikan.

Menurut survei itu, dari 100 persen responden, ada 35 persen yang menyatakan mengetahui sosok Airlangga. Sedangkan dari segi ketertarikan, tercatat ada 67 persen responden yang suka dengan sosok Airlangga.

Survei itu dilakukan dengan tatap muka dengan sampel sebanyak 1,220 orang, dengan metode multistage random sampling.

"Kalau ingin mengusung Airlangga tentu saja tantangannya adalah Airlangga sendiri harus memastikan dia capres potensial dengan menunjukkan tingkat elektabilitas yang cukup memadai dan kompetitif dengan calon yang lain," kata Idil saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Koalisi Indonesia Bersatu, kata Idil, juga harus melakukan proses konsolidasi dan negosiasi di antara mereka supaya tercapai kesepakatan tentang siapa capres yang akan mereka usung. Sebab, sikap Partai Golkar sampai saat ini akan mengusung Airlangga sebagai capres 2024.

"Karena sejauh ini peluang untuk mengusung Airlangga memang bisa saja terjadi, tetapi kan ini akan menjadi tantangan besar terutama untuk Golkar, PAN, PPP jika memang betul-betul koalisi ini nanti menjadi koalisi yang solid dan valid untuk memanjukan capres yang ada," ucap Idil.

Baca juga: Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu berbeda dengan partai lain yang sudah mematok capres atau cawapresnya sehingga menutup kemungkinan mengusung capres/cawapres dari luar partai.

"Masih terbuka untuk dibicarakan bersama dalam memilih figur capres/cawapres yang tepat, memiliki elektabilitas tinggi dan yang pasti diterima oleh masyarakat. Baik itu dari kalangan kader partai maupun non-partai," kata Zainut dalam siaran pers, Kamis (19/5/2022).

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Dani Prabowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com