Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

Kompas.com - 19/05/2022, 07:10 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Stat Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono meminta komandan kapal perang Republik Indonesia (KRI), komandan batalion, dan komandan pangkalan angkatan laut (lanal) untuk terus mengasah kemampuan tempurnya.

Hal ini disampaikan Yudo saat memberikan pengarahan rutin kepada para komandan satuan jajaran TNI AL, Rabu (18/5/2022).

“Terutama saat di KRI, naluri operasional serta naluri patroli ketika menghadapi sesuatu atau melihat sesuatu hal yang mencurigakan, sehingga dengan cepat dapat dicerna untuk menghasilkan keputusan,” kata Yudo dalam keterangan tertulis.

Baca juga: KSAL Tegaskan Pembangunan SDM Unggul Jadi Prioritas Utama TNI AL

Selain itu, Yudo menekankan jajarannya untuk lebih meningkatkan operasi di wilayah NKRI, terutama wilayah kelautan.

Yudo menyatakan, sangat penting melaksanakan peningkatan operasi di wilayah laut NKRI karena rentan terhadap pelanggaran hukum.

Untuk itu, para Komandan harus menguasai dan memahami area operasi masing-masing.

“Kuasai wilayah kerja serta pahami area operasi sesuai dengan tanggung jawabnya untuk mengawasi daerah yang rentan atau vital sehingga para pimpinan dan komandan satuan mengetahui daerah yang sering menjadi penyelundupan,” tegas dia.

Baca juga: KSAL Yudo Margono: Penerus Angkatan Laut Harus Punya Mental dan Tahan Uji

Selain itu, Yudo juga menekankan kepada para komandan satuan dan komandan KRI agar tidak boleh ragu dan takut saat mengambil keputusan jika terjadi pelanggaran di laut maupun satuannya.

Ia menegaskan, para pimpinan harus memahami hukum sehingga dapat dengan cepat mengambil keputusan dengan bijak tanpa harus menunggu dari pimpinan atas jika terjadi pelanggaran di sekitar wilayah kerja maupun daerah operasi dengan melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait.

“Sehingga permasalahan yang ada akan cepat untuk ditangani,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com