Kompas.com - 19/05/2022, 06:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti bertemu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Pertemuan ini, merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa Trisakti, pada Kamis (12/5/2022).

Presiden BEM Universitas Trisakti Fauzan Raisal Misri mengungkapkan, kedatangan perwakilan dari 6 kampus Trisakti ke KSP untuk mempertanyakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM, baik yang terjadi pada mahasiswa Trisakti, atau pelanggaran HAM lainnya.

"Tidak hanya soal Trisakti, tapi juga soal Semanggi I-II, dan pelanggaran HAM lainnya," ujar Fauzan sebagaimana dilansir dari siaran pers KSP.

Baca juga: Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Fauzan menguraikan beberapa isu terkait persoalan HAM yang belum tuntas, terutama yang terjadi pada 12 Mei 1998.

Dia menyebut soal keberlanjutan kesejahteraan keluarga korban, gelar pahlawan untuk pejuang reformasi dan pengadilan untuk pelaku pelanggar HAM pada 1998.

"Sebelumnya kami sampaikan terima kasih, setelah 24 tahun pemerintah akhirnya berikan bantuan pada keluarga korban beberapa waktu lalu. Tapi bagaimana dengan keberlanjutannya?," ungkap Fauzan.

"Kami juga pertanyakan soal progres pengadilan untuk pelaku pelanggar HAM," lanjutnya.

Diselesaikan lewat jalur non-yudisal

Menanggapi mahasiswa, Moeldoko mengatakan, kasus Trisakti 1998 termasuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial.

Di menyebutkan, kasus itu dapat diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

"Kasus Trisakti 1998 termasuk pelanggaran HAM masa lalu yang idealnya diselesaikan lewat mekanisme non-yudisial," ujar Moeldoko.

Menurutnya, pemerintah tidak tinggal diam dan tetap menjadikan pelanggaran HAM masa lalu sebagai prioritas.

Baca juga: Komnas HAM Minta Jokowi Bentuk Komite Khusus Selesaikan Kasus HAM Berat secara Non-Yudisial

Pemerintah terus mengupayakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat, baik secara yudisial maupun non-yudisial.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Magnet' Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

"Magnet" Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

Nasional
Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Nasional
Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Nasional
Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Nasional
Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus 'Meme' Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus "Meme" Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Nasional
Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Nasional
Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Nasional
Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Nasional
Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Nasional
Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.